DIKSIKU.com, Jakarta – Hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima Gibran Rakabuming Raka apabila tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik.
Ketentuan mengenai hak mantan wakil presiden tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam regulasi tersebut, wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya tetap berhak mendapatkan sejumlah fasilitas dari negara, termasuk uang pensiun, tunjangan, hingga fasilitas tempat tinggal.
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Adapun gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Selain pensiun, mantan wakil presiden juga berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.
Negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang meliputi kebutuhan air, listrik, dan telepon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 undang-undang tersebut.
Fasilitas lainnya mencakup pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya, rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya, serta kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Mantan wakil presiden juga mendapatkan dukungan staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri. Sementara itu, ketentuan mengenai pengamanan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut melalui peraturan tersendiri.
Pemberian hak dan fasilitas tersebut tidak langsung berlaku pada saat pemberhentian. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, hak tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Hak pensiun dan fasilitas tertentu juga dapat berakhir apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Adapun apabila mantan pejabat negara tersebut meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap berpeluang memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum pemberian hak keuangan dan fasilitas negara bagi mantan presiden maupun wakil presiden setelah mengakhiri masa jabatannya.
Penulis : Redaksi
Editor : Idhul Abdullah
Sumber Berita : CNNIndonesia
