DIKSIKU.com, Makassar – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan disebabkan defisit pasokan listrik akibat turunnya produksi sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama penurunan kapasitas pembangkit tersebut.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar), Didik Wicaksono, mengungkapkan kapasitas pasokan dari sejumlah PLTA besar mengalami penurunan signifikan. Pembangkit yang terdampak antara lain PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru.
Dalam kondisi normal, ketiga pembangkit tersebut mampu menyuplai sekitar 800 megawatt (MW). Namun, akibat minimnya ketersediaan air, kapasitas produksinya kini hanya berkisar 300 MW.
“Artinya, terjadi kehilangan pasokan sekitar 500 MW yang menyebabkan sistem kelistrikan mengalami defisit daya,” katanya.
“Memang secara kelistrikan kami masih kekurangan daya akibat variasi musim. Pembangkit-pembangkit besar kami, seperti PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru, karena El Nino kapasitasnya turun drastis. Dari total sekitar 800 MW, sekarang hanya sekitar 300 MW,” lanjut Didik.
Penjelasan tersebut disampaikan Didik saat menghadiri pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Pertemuan itu digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir. Munafri yang akrab disapa Appi meminta PLN segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan listrik sekaligus memberikan kepastian kepada pelanggan.
Menurut Appi, gangguan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi,” ujar Appi.
Untuk mengurangi dampak kekurangan daya, Pemkot Makassar mendorong PLN mempercepat pemulihan pasokan, termasuk memanfaatkan pembangkit alternatif berupa generator set (genset). Appi berharap genset yang tersedia dapat ditempatkan di sejumlah wilayah Kota Makassar agar kebutuhan listrik masyarakat bisa lebih terbantu.
“Kita memahami ada persoalan teknis yang tidak bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Tetapi kita menunggu upaya-upaya yang dilakukan pihak PLN, salah satunya dengan mendatangkan genset yang ada,” jelasnya.
“Kami juga berharap kepada PLN agar genset yang tersedia bisa ditempatkan di wilayah Kota Makassar,” lanjutnya.
Appi juga menyoroti dampak pemadaman berulang terhadap pelaku UMKM, termasuk usaha laundry dan sektor usaha lainnya yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Karena itu, ia meminta koordinasi antara pemerintah kota dan PLN terus diperkuat, terutama dalam memastikan ketersediaan serta distribusi listrik.
“Ini kondisi yang tentu tidak mengenakkan bagi semua pihak. Tetapi kita Pemerintah Kota juga harus memastikan pola koordinasi dengan PLN berjalan baik, sehingga penyediaan listrik bisa mencukupi dan terdistribusi dengan baik, terutama bagi kalangan usaha mikro,” tegasnya.
Selain meminta percepatan pemulihan, Wali Kota juga mengharapkan PLN menyampaikan informasi secara terbuka mengenai langkah penanganan, termasuk jadwal dan wilayah yang terdampak pemadaman. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mengantisipasi aktivitas mereka.
Di sisi lain, Didik menjelaskan PLN telah menyiapkan tambahan pasokan listrik melalui pembangkit sewa dengan kapasitas total mencapai 700 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.
Dari total kapasitas tersebut, sekitar 125 MW telah beroperasi, sedangkan tambahan 200 MW lainnya masih dalam proses pengadaan dan pengoperasian.
Tambahan daya itu direncanakan tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Sungguminasa, Bulukumba, Palopo, dan beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Skema tersebut juga mencakup pengadaan sekitar 50 unit genset.
“Totalnya nanti 700 MW untuk mendukung sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan,” ungkapnya.
PLN juga berharap peningkatan curah hujan dapat memulihkan ketersediaan air di daerah tangkapan air PLTA. Dengan meningkatnya volume air waduk, kapasitas produksi pembangkit hidroelektrik diharapkan kembali normal.
“Kalau air sudah ada, insyaallah ini akan segera berlalu. Karena pembangkit terbesar kami adalah PLTA, sehingga memang masih sangat bergantung pada ketersediaan air,” tuturnya.
Atas kondisi pemadaman tersebut, Didik menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Makassar dan seluruh pelanggan PLN yang terdampak.
“Kami mewakili PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat Makassar dan juga seluruh pelanggan PLN,” ujarnya.
Terkait keluhan pelanggan mengenai kenaikan tagihan listrik di tengah pemadaman bergilir, Didik menegaskan PLN tidak melakukan penyesuaian atau kenaikan tarif listrik. Ia meminta pelanggan yang merasa tagihannya tidak sesuai agar memeriksa catatan pemakaian pada meteran masing-masing.
Menurutnya, peningkatan suhu udara juga dapat memengaruhi konsumsi listrik rumah tangga, khususnya penggunaan pendingin ruangan atau AC yang membutuhkan energi lebih besar saat cuaca panas.
“Secara tarif PLN tidak menaikkan, tidak ada kenaikan tarif. Kalau ada tagihan yang dirasakan tidak sesuai, silakan dicek pemakaian di masing-masing meteran. Kalau memang tidak sesuai, silakan melapor kepada kami,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai kemungkinan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman, termasuk pelaku usaha dan pelanggan yang peralatan elektroniknya mengalami kerusakan, Didik menyebut mekanismenya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
PLN, kata dia, akan berkonsultasi dengan kantor pusat dan kementerian terkait untuk memastikan dasar perhitungan serta ketentuan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang memenuhi persyaratan.
“Kompensasi PLN mengikuti peraturan yang ada. Kami akan konsultasi ke PLN pusat dan kementerian terkait, apakah berdasarkan perhitungan yang ada pelanggan mendapatkan kompensasi atau tidak,” tutup Didik.
Penulis : Dirga
Editor : Idhul Abdullah




















