DIKSIKU.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap pengembangan program pidana kerja sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela yang diinisiasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar.
Program tersebut berpeluang menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Dukungan itu mengemuka dalam audiensi Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Surianto menyampaikan sejumlah agenda yang membutuhkan dukungan pemerintah kota. Di antaranya penyediaan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan operasional bagi para pembimbing di lapangan.
Menurut Surianto, pengembangan PK Sukarela merupakan inovasi yang berpotensi menjadi model pertama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka akan membantu pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan terhadap klien pemasyarakatan.
Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, khususnya fasilitas transportasi untuk menunjang mobilitas para pembimbing saat melakukan pendampingan.
Surianto menyebut Wali Kota Makassar telah memberikan respons positif terhadap kebutuhan tersebut. Meski demikian, mekanisme dukungan dan sumber pendanaannya masih perlu dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
“Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Selain pengembangan PK Sukarela, Bapas Makassar juga menyiapkan sejumlah lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerja sama awal telah dilakukan dengan beberapa wilayah, yakni Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.
Kesiapan lokasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial dapat berjalan ketika nantinya diterapkan.
Program ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang membuka ruang bagi pidana alternatif selain penjara. Melalui pendekatan tersebut, pelaku dapat menjalani sanksi dalam bentuk kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Agenda lainnya yang dibahas adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Surianto berharap fasilitas tersebut dapat menjadi ruang bagi klien untuk memperoleh kesempatan bekerja, mengembangkan usaha, menyalurkan kreativitas, serta kembali berkontribusi secara produktif di tengah masyarakat.
Untuk mendukung pengembangannya, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program dengan Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bapas Makassar juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang menampilkan hasil pembinaan, produk kreativitas klien pemasyarakatan, serta memberikan apresiasi kepada para mitra.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegas Surianto.
Sementara itu, Munafri Arifuddin menyatakan Pemkot Makassar mendukung pengembangan pidana kerja sosial dan PK Sukarela sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan sosial.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” kata Munafri.
Ia juga meminta agar nota kesepahaman atau MoU antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar segera ditindaklanjuti melalui langkah teknis dan program nyata, termasuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama.
Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan apabila pidana kerja sosial mulai diterapkan.
Munafri turut memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Melalui sinergi tersebut, program pemasyarakatan di Makassar diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga mendorong pemulihan, pemberdayaan, dan kembalinya klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat secara produktif.
Penulis : Dirga
Editor : Idhul Abdullah




















