Dewan Kutim Tuntut Anggaran Lebih Untuk Tangani Kekerasan Perempuan dan

- Editor

Selasa, 30 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Fitriani. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Fitriani. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitriani, menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Mengingat luasnya wilayah dengan 18 kecamatan, Fitriani menekankan perlunya pembiayaan yang memadai untuk memastikan jangkauan yang efektif ke seluruh daerah.

“Kutai Timur sangat luas dan kompleks. Kami membutuhkan anggaran yang cukup dan tepat sasaran untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak di daerah pelosok tidak terabaikan,” tegas Fitriani dalam wawancara dengan media.

Baca Juga :  Anggarkan Rp100 Miliar, Pemkot Makassar Dorong Pembangunan Akses Stadion Sudiang

Ia menggarisbawahi pentingnya peran dinas terkait, serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di setiap desa dan kecamatan dalam penanganan kasus. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya mereka menjadi terbatas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fitriani juga mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak seringkali terjadi di daerah terpencil dan sulit dijangkau, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pelaporan. Dia menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk menangani dan menyelesaikan setiap kasus dengan lebih efektif.

Baca Juga :  Serapan Anggaran Minim, DPRD Kutim Pertanyakan Kinerja 3 OPD

“Edukasi sangat penting. Banyak masyarakat yang mungkin belum memahami cara melaporkan kekerasan atau perlindungan anak. Kami perlu memastikan bahwa informasi ini sampai ke semua lapisan masyarakat,” tambah Fitriani, yang juga anggota Komisi A DPRD Kutim.

Belum lama ini, Kutai Timur menerima penghargaan sebagai kota layak anak. Fitriani menegaskan bahwa pencapaian ini harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Ia juga mengingatkan bahwa Kutai Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat mencegah kasus-kasus kekerasan.

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming
DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan
Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang
DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat
DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek
Baru 1.918 Warga Bontang Tercover Program Gratispol, DPRD Minta Kuota 3800 Terpenuhi
DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:01 WITA

Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Berita Terbaru

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

Anggota DPRD Bontang - Yusuf. (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:35 WITA