Isu Pemangkasan Dana Pusat Jadi Bayang-Bayang APBD Kaltim 2026

- Editor

Senin, 8 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim, Subandi. (Foto/Diksiku)

i

Anggota DPRD Kaltim, Subandi. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun berdasarkan kesepakatan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Angka tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menilai perhitungan masih menggunakan asumsi lama.

Menurut Subandi, terdapat potensi perubahan besar jika pemerintah pusat benar-benar melakukan pemangkasan dana transfer daerah. Ia mengingatkan, tanpa penyesuaian, nilai Rp21,35 triliun bisa turun drastis sehingga memengaruhi kapasitas fiskal Kaltim.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perhitungan yang digunakan masih berbasis proyeksi lama. Padahal wacana pemangkasan dana transfer sudah menguat. Jika kebijakan itu berlaku, otomatis anggaran kita akan tergerus cukup dalam,” kata Subandi, Senin (8/9/2025).

Baca Juga :  DPRD Kaltim Ingatkan Soal Pemerataan Layanan Kesehatan di Tengah Rencana RS Internasional

Politikus dari dapil Kutai Kartanegara itu menambahkan, skenario pemangkasan bisa mencapai 60 persen. Jika benar terjadi, program pembangunan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota, berpotensi tertunda.

“Dampaknya bisa luas, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga belanja daerah,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD Kaltim tetap berharap nilai Rp21,35 triliun dapat dipertahankan. Subandi menyebut, keberlangsungan program prioritas gubernur dan wakil gubernur, seperti Gratispol (gratis pendidikan dan kesehatan) serta Jospol (jaminan sosial politik), sangat bergantung pada stabilitas fiskal tersebut.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Mediasi Sengketa Lahan KT Mekar Indah dan PT MSJ, Belum Ada Titik Temu

“Selama nilainya masih di atas Rp21 triliun, program strategis daerah masih memiliki ruang untuk dijalankan. Jika anggaran dipotong, implementasinya jelas akan terganggu,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah. Menurutnya, tanpa stabilitas anggaran, berbagai program yang dirancang hanya akan berhenti pada tataran wacana tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. DPRD pun berkomitmen mengawal proses penyusunan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan publik. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru