Ancaman Longsor di KM 28, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Pusat Bertindak Cepat

- Editor

Sabtu, 14 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim, Achmed Reza Fachlevi. (Foto/Diksiku)

i

Anggota DPRD Kaltim, Achmed Reza Fachlevi. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Kerusakan parah di jalur utama penghubung Kota Samarinda dan Balikpapan kembali menjadi sorotan. Longsor yang melanda Kilometer 28 di kawasan Desa Batuah, Kutai Kartanegara, bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu kelancaran transportasi barang dan orang di jalur vital Kalimantan Timur.

Anggota DPRD Kaltim, Achmed Reza Fachlevi, menyatakan kekhawatirannya atas lambannya penanganan. Ia menyebutkan, status jalan nasional membuat pemerintah daerah tak bisa bertindak langsung.

“Penanganan jalan ini sepenuhnya wewenang pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Kami hanya bisa mendorong agar percepatan segera dilakukan,” kata Reza, Kamis (14/6/2025).

Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Bahkan Fraksi Gerindra di DPR RI juga diminta turut mengawal proses ini agar alokasi anggaran bisa segera turun. Sebab, keterlambatan justru memperpanjang risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

“Jalur ini sangat krusial bagi distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Kalau dibiarkan, bukan hanya ekonomi yang terdampak, tapi juga keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Saat ini, jalan darurat telah dibuka sebagai solusi sementara. Namun, Reza menegaskan bahwa jalur tersebut belum sepenuhnya aman dan tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang.

“Kondisi geologis di lokasi masih dalam kajian teknis. Kalau ternyata tanahnya tidak stabil, kita harus pikirkan relokasi jalur ke tempat yang lebih aman,” imbuhnya.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Ikuti Rapat Pokja IDI 2025, Dorong Sinergi Penguatan Demokrasi Daerah

Ia berharap kajian teknis bisa segera rampung dan diikuti dengan keputusan cepat dari pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif bisa menjadi opsi realistis jika perbaikan jalur eksisting dinilai tidak efektif.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan konkret, bukan sekadar menunggu. Masyarakat sudah terlalu lama menghadapi ketidakpastian,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Situasi ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perencanaan infrastruktur berbasis mitigasi bencana, terutama di wilayah dengan kondisi geografis rawan longsor seperti Kalimantan Timur. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru