DIKSIKU.com, Samarinda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur kembali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim, Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini diarahkan untuk memastikan sinkronisasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memimpin langsung rapat di Gedung Karang Paci. Ia menegaskan, dokumen KUA-PPAS harus konsisten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menitikberatkan pada program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “Program yang dibuat jangan hanya sekadar rencana, tapi harus terukur dan membawa manfaat,” tegas Hasan.
Hasan juga meminta perangkat daerah mengedepankan asas keadilan dalam penyusunan program. Menurutnya, perencanaan yang hanya berorientasi pada formalitas tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat akan menjadi beban bagi pelaksanaan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari unsur Banggar, Agusriansyah Ridwan mengingatkan agar prinsip efisiensi dan efektivitas tidak diabaikan. Ia menekankan perlunya penerapan konsep Money Follow Program dan value for money. “Setiap rupiah dalam APBD harus berbanding lurus dengan manfaatnya. Kalau tidak sinkron, masalah lama akan terus berulang,” katanya.
Sementara itu, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni memaparkan rancangan APBD 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 21,37 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan daerah ditargetkan Rp 20,45 triliun, ditambah pembiayaan dari SILPA sekitar Rp 900 miliar. Belanja daerah direncanakan Rp 21,35 triliun, dengan porsi terbesar pada belanja operasional senilai Rp 10,99 triliun.
Selain itu, belanja modal disiapkan Rp 3,11 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sementara transfer ke kabupaten/kota mencapai Rp 7,17 triliun. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik tetap menjadi prioritas dengan nilai mencapai Rp 8,61 triliun.
Sri juga memperkenalkan dua program unggulan Pemprov Kaltim untuk 2026. Pertama, Gratispol dengan anggaran Rp 2,67 triliun yang meliputi pendidikan gratis hingga S3, layanan kesehatan, internet desa, seragam gratis, hingga program umrah bagi petugas rumah ibadah. Kedua, Jospol dengan alokasi Rp 2,04 triliun yang diarahkan pada hilirisasi pertanian, insentif guru dan penjaga rumah ibadah, penguatan UMKM, serta pariwisata desa. “Semua diarahkan untuk mendukung tema pembangunan Kaltim 2026 yang selaras dengan prioritas nasional,” jelasnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
