DPRD Bontang Kecam Dugaan Pemaksaan Pembelian Seragam di MAN, Siswa Terancam Gagal Sekolah

- Editor

Kamis, 10 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto

i

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto

DIKSIKU.com, Bontang – Dugaan praktik pemaksaan pembelian seragam sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bontang memicu kegaduhan. Seorang calon siswa disebut tidak bisa melakukan daftar ulang lantaran menolak membeli seragam nasional seharga Rp400 ribu yang dijual melalui koperasi sekolah. Padahal, pihak keluarga telah memiliki seragam serupa dari kerabatnya dan ingin menghemat biaya.

Orangtua siswa itu mengungkapkan kekecewaannya karena seluruh berkas administrasi sudah lengkap, namun tetap ditolak hanya karena tidak membeli seragam baru.
“Kami siap mematuhi aturan, tapi bukan berarti harus membeli yang baru kalau sudah punya. Anak saya akhirnya tidak bisa melanjutkan pendaftaran ulang,” keluhnya.

Kasus ini langsung mendapat sorotan dari Ketua Komisi A DPRD Bontang, Hery Keswanto. Ia menilai tindakan sekolah tidak hanya tidak bijak, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

“Ini bentuk penyimpangan. Masalah seragam seharusnya tak boleh menghalangi akses siswa untuk bersekolah,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).

Hery menekankan, kebijakan seragam nasional sebenarnya merupakan bagian dari program Gubernur Kalimantan Timur dalam mendukung pendidikan gratis dan inklusif. Dalam kebijakan itu, seragam semestinya diberikan secara cuma-cuma bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Kalau gubernur sudah gratiskan seragam, kenapa sekolah malah menjualnya? Ini mencoreng semangat pendidikan gratis,” lanjut Hery.

Ia mencurigai bahwa koperasi sekolah menjadi aktor di balik kewajiban pembelian seragam ini. Dugaan tersebut, kata Hery, akan diusut lebih lanjut oleh DPRD bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, DPRD Bontang juga akan mengirim surat resmi ke Pemprov untuk meminta klarifikasi serta tindakan tegas.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta Disnaker Tindak Tegas Perusahaan Penahan Dokumen Pekerja

“Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada sanksi. Kalau perlu, bawa ke ranah hukum agar tidak terulang,” tegasnya.

Hery juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh koperasi sekolah yang berada di bawah pengawasan provinsi, guna memastikan tidak ada lagi praktik yang merugikan siswa maupun orangtua.

“Pendidikan adalah hak semua anak. Jangan sampai soal teknis seperti seragam malah jadi penghalang masa depan mereka,” pungkasnya. (Adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Rahmah M.

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru