Negara Butuh Duit, DJP Kejar Rp 20 Triliun dari Penuggak Pajak Hingga Akhir Tahun

- Editor

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (int)

i

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mengintensifkan upaya penagihan terhadap 200 wajib pajak yang masih menunggak pajak dengan total nilai mencapai Rp 60 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah berhasil menagih Rp 7,21 triliun, dan menargetkan bisa menambah Rp 20 triliun hingga akhir 2025.

“Dari total tunggakan Rp 60 triliun, realisasi yang sudah masuk sebesar Rp 7,21 triliun,” ungkap Bimo dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut Bimo, proses penagihan menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sejumlah wajib pajak diketahui meminta keringanan berupa cicilan pembayaran, sementara sebagian lainnya mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit.

Tercatat, 91 wajib pajak melakukan pembayaran secara bertahap, 27 wajib pajak dinyatakan pailit, dan 5 wajib pajak mengalami kendala likuiditas. Selain itu, DJP juga tengah memproses langkah hukum terhadap beberapa kasus, termasuk penyanderaan satu wajib pajak dan penelusuran aset pada lima kasus lainnya.

Baca Juga :  Jejak Industri di Balik Banjir Sumut, KLH Siapkan Pemeriksaan Besar-Besaran

“Kami juga telah melakukan tindakan terhadap 29 wajib pajak terkait beneficial owner dan 59 lainnya masih dalam proses tindak lanjut,” jelasnya.

Bimo menegaskan, upaya penagihan akan terus dilanjutkan pada tahun depan untuk mengejar sisa tunggakan. “Target hingga akhir tahun sekitar Rp 20 triliun, sementara sisanya akan kami proses bertahap tahun depan,” tuturnya.

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idhul Abdullah

Sumber Berita : detikcom

Berita Terkait

Pemerintah Batasi Guru Non-ASN: Tidak Terdaftar Dapodik 2024, Siap-Siap Tersingkir
Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik
MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas
Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian
Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS
Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya
Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Bongkar Alasan Sebenarnya
JK Dilaporkan ke Polisi Usai Ceramah di UGM, Pernyataan ‘Syahid’ Jadi Sorotan

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 13:54 WITA

Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik

Jumat, 24 April 2026 - 11:48 WITA

MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas

Kamis, 23 April 2026 - 18:27 WITA

Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian

Sabtu, 18 April 2026 - 15:55 WITA

Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS

Selasa, 14 April 2026 - 16:53 WITA

Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya

Selasa, 14 April 2026 - 14:33 WITA

Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Bongkar Alasan Sebenarnya

Senin, 13 April 2026 - 16:30 WITA

JK Dilaporkan ke Polisi Usai Ceramah di UGM, Pernyataan ‘Syahid’ Jadi Sorotan

Jumat, 10 April 2026 - 22:32 WITA

Kebijakan WFH Diterapkan, Aktivitas ASN Beralih ke Rumah

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA