DIKSIKU.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait angka kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan kondisi aktual, melainkan hasil simulasi berbasis asumsi tertentu.
Menurut Dadan, perhitungan tersebut muncul dari skenario apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan dasar daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” kata Dadan, dalam keterangan pers, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, satu SPPG membutuhkan ratusan kilogram daging sapi. Estimasi tersebut berkisar antara 350 hingga 382 kilogram untuk sekali produksi makanan.
“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi,” tutur dia.
Dadan menambahkan bahwa angka tersebut menggambarkan kebutuhan daging dalam sekali masak, bukan keseluruhan kebutuhan program secara nasional.
“Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hingga saat ini BGN belum pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini dihindari untuk mencegah tekanan terhadap pasokan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Sebagai contoh, Dadan mengungkap pengalaman saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Pada momen tersebut, menu nasi goreng dan telur disiapkan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000,” ungkap dia.
Berkaca dari pengalaman tersebut, BGN memilih menerapkan strategi yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Pendekatan ini mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan lokal serta selera masyarakat di masing-masing daerah.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” pungkas dia.
Penulis : Redaksi Diksiku
Editor : Frida Rijal
Sumber Berita : Kompas.com
