DIKSIKU.com, Jakarta – Pemerintah merespons permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pemerintah menyatakan akan membuka ruang dialog guna membahas aspirasi tersebut secara langsung dengan MUI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati sikap MUI dan menilai dialog diperlukan untuk menjelaskan latar belakang keputusan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut. Hal itu disampaikan Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurut Prasetyo, keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari pendekatan diplomasi aktif yang ditempuh pemerintah untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan nasional di forum global. Ia menegaskan, melalui keanggotaan tersebut Indonesia memiliki ruang untuk menyuarakan sikapnya, termasuk terkait dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Prasetyo menilai partisipasi dalam forum internasional justru memungkinkan Indonesia membangun komunikasi dan memberikan masukan secara langsung. Ia juga menanggapi sorotan mengenai adanya iuran keanggotaan dalam BoP dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari komitmen Indonesia sebagai anggota organisasi internasional.
Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan di sela-sela pertemuan World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Sebelumnya, MUI menyampaikan keberatan atas keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Melalui pernyataan resminya, MUI menilai forum tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap Palestina. Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyebut kehadiran Perdana Menteri Israel dalam forum tersebut, tanpa keterlibatan Palestina, sebagai hal yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
Selain itu, MUI juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan serta menilai konsep perdamaian yang diusung BoP berpotensi mengabaikan status Palestina sebagai bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Atas dasar itu, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Pemerintah menyatakan akan menampung seluruh masukan dan pandangan MUI dalam dialog yang akan digelar, sembari menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Penulis : Redaksi Diksiku
Editor : jpnn.com
