DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

- Editor

Minggu, 10 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

i

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DIKSIKU.com, Bontang – DPRD Bontang mendukung keputusan pemerintah daerah menghentikan sementara penerapan tarif kunjungan wisata di Bontang Kuala. Penghentian dilakukan selama sepekan setelah muncul protes dari warga dan pelaku usaha setempat.

“Dari DPRD, kami sepakat di stop sementara sambil merumuskan formulasi yang akan diterapkan agar tidak memberatkan warga,” ujar Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz saat ditemui di Lapangan Mini Soccer HOP I, Minggu (10/5/2026)

Menurut Andi Faiz, pemerintah daerah sebenarnya memiliki tujuan baik melalui kebijakan retribusi wisata, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Namun, kondisi ekonomi masyarakat saat ini juga harus menjadi perhatian.

Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku UMKM mengeluhkan omzet menurun sejak retribusi diberlakukan. Bahkan, kawasan pujasera Bontang Kuala disebut mulai sepi pengunjung.

Karena itu, DPRD meminta masyarakat menyampaikan keberatan secara resmi kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penyesuaian kebijakan.

“Skema yang ditawarkan masih beragam,” jelas Andi Faiz.

Salah satu opsi yang dibahas ialah mengubah sistem pembayaran dari tarif per orang menjadi per kendaraan. Selain itu, nominal retribusi juga berpeluang diturunkan.

Andi Faiz menegaskan perubahan skema tersebut masih bisa dilakukan tanpa harus merevisi Peraturan Daerah (Perda), karena aturan hanya mengatur kewajiban pembayaran retribusi pada objek wisata.

Baca Juga :  DPRD Bontang Nilai Festival Pemuda Jadi Ruang Positif Cegah Anak Muda dari Kegiatan Negatif

“Harapannya ada solusi yang tidak memberatkan masyarakat, tapi aturan tetap bisa diterapkan,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi membantah anggapan bahwa pemerintah memaksakan kebijakan demi mengejar PAD. Menurutnya, penerapan retribusi merupakan bagian dari pelaksanaan Perda sekaligus tindak lanjut evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Selama sepekan, kami akan melakukan evaluasi sebelum mengambil kebijakan relaksasi. Hasilnya akan disosialisasikan kepada masyarakat terkait skema baru yang akan diterapkan,” pungkasnya.

Adapun tarif retribusi wisata yang sebelumnya diterapkan yakni Rp5.000 untuk dewasa, Rp2.000 untuk anak-anak, dan Rp90 ribu bagi wisatawan mancanegara. Kebijakan itu mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2025. (Adv)

Loading

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru