DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

- Editor

Minggu, 5 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam. (ist)

i

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Komisi B DPRD Kota Bontang menilai potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bangunan di kawasan PT Badak LNG masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, sektor tersebut dinilai mampu menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan itu mencuat dalam rapat kerja pembahasan optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan pemerintah daerah perlu segera memetakan dan mengkaji objek PBB di kawasan operasional PT Badak LNG agar potensi penerimaan daerah tidak terus terlewat.

Baca Juga :  DPRD Bontang Tegur PT Tempindo Tidak Laporkan Jumlah Karyawan

“Kami berencana mendorong penarikan PBB dari bangunan yang ada di kawasan PT Badak LNG. Hal seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi daerah,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Menurut Rustam, upaya meningkatkan PAD tidak hanya bergantung pada penciptaan sumber pendapatan baru, tetapi juga memastikan seluruh potensi pajak yang telah ada dapat dikelola secara maksimal.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bontang melakukan inventarisasi terhadap objek pajak di kawasan industri strategis. Pendataan tersebut diperlukan agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat dihitung secara akurat dan dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Lang-Lang Dinilai Ladang PAD, DPRD Bontang Desak Payung Hukum Baru

Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan pajak harus dilakukan dengan tetap menjaga kepastian hukum dan iklim investasi. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan perusahaan dinilai menjadi kunci agar peningkatan PAD dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas dunia usaha.

Rustam berharap langkah tersebut mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

“Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, tentu akan berdampak positif terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Upi

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang
Muhammad Sahib Minta Pemerintah Hentikan Tebang Pilih dalam Penegakan Perda

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:29 WITA

Muhammad Sahib Minta Pemerintah Hentikan Tebang Pilih dalam Penegakan Perda

Berita Terbaru