DIKSIKU.com, Balikpapan — Di tengah harapan akan sistem pendidikan yang lebih tertata dan adil, pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Kalimantan Timur justru memunculkan pertanyaan besar. Sejumlah gangguan teknis, masalah daya tampung, dan potensi ketimpangan akses pendidikan menjadi sorotan utama Komisi IV DPRD Kaltim.
Rabu (16/7/2025), para legislator pendidikan itu tak tinggal diam. Ketua Komisi IV, Baba, bersama anggota Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki, dan Fuad Fakhruddin, melakukan inspeksi langsung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim. Fokus mereka yakni menelisik langsung apakah sistem baru yang menghapus istilah “zonasi” dan menggantinya dengan pendekatan “domisili” benar-benar efektif di lapangan.
Dua wilayah jadi perhatian utama yaitu Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Kedua daerah ini kerap jadi pusat keluhan setiap kali musim penerimaan siswa baru dimulai. Baik soal jarak tempat tinggal, kuota sekolah, hingga kesenjangan akses antara sekolah favorit dan sekolah biasa.
Kedatangan Komisi IV DPRD Kaltim disambut oleh Plt Kepala Cabang Dinas, Winano, yang memaparkan jalannya sistem SPMB terkini. Ia mengakui bahwa pada awalnya, sistem aplikasi berjalan cukup stabil. Namun seiring masuknya pendaftaran massal, gangguan teknis mulai muncul.
“Kami memang melihat langsung adanya hambatan, tapi juga melihat itikad baik dari pihak dinas untuk segera memperbaiki,” ujar Baba.
Meski begitu, ia menekankan bahwa urusan pendidikan tidak boleh diserahkan pada sistem yang belum matang. “Jangan sampai siswa jadi korban eksperimen sistem,” tambahnya.
Tak hanya soal aplikasi dan domisili, Komisi IV juga menyoroti hal yang lebih fundamental yaitu kesiapan sekolah menampung siswa baru. “Daya tampung sekolah tidak sebanding dengan lonjakan pendaftar. Ini masalah klasik, tapi harus segera dicari solusinya,” kata Syahariah.
Sebagai bagian dari langkah pembenahan, Komisi IV merencanakan studi banding ke provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur yang dianggap memiliki sistem penerimaan siswa lebih mapan dan teruji.
“Bukan sekadar jalan-jalan. Kami ingin belajar langsung, lalu membawa pulang solusi konkret untuk pendidikan Kaltim,” tegas Baba.
Komisi IV menegaskan bahwa hasil kunjungan ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tajam dan relevan. Harapannya, Kaltim tidak hanya memperbaiki sistem penerimaan siswa, tapi juga menghadirkan pendidikan yang benar-benar merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idul Abdullah
