DPRD Kaltim Desak Aksi Cepat Tindak Peredaran Beras Oplosan: Jangan Tunggu Viral Baru Bergerak

- Editor

Jumat, 18 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto/Diksiku)

i

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Ancaman tersembunyinya tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Itulah yang terjadi ketika beras oplosan kembali beredar luas di pasaran. Persoalan ini langsung mengundang reaksi tegas dari DPRD Kalimantan Timur, khususnya Anggota Komisi II, Sigit Wibowo.

Dalam keterangannya, legislator dari Fraksi PAN itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas lemahnya pengawasan distribusi pangan, yang memberi ruang gerak bagi oknum tak bertanggung jawab untuk bermain curang di sektor paling vital: kebutuhan pokok masyarakat.

“Ini bukan sekadar kecurangan biasa. Beras itu bahan pangan utama. Kalau sampai kualitasnya dipermainkan, kita sedang berbicara soal kejahatan publik,” ujar Sigit, Jumat (18/7/2025).

Sigit menyoroti praktik nakal seperti pengemasan ulang beras kualitas menengah ke dalam kemasan premium, serta permainan berat timbangan yang kerap tak sesuai label. Ia menyebut konsumen menjadi korban dua kali, ditipu dari segi mutu dan dari sisi harga.

Baca Juga :  Dugaan COVID-19 Muncul Lagi, DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Antisipasi Pemda

“Banyak yang beli karena labelnya premium dan kemasannya meyakinkan, tapi kenyataannya, isinya jauh dari standar. Bahkan timbangannya pun sering dikurangi,” tegasnya.

Ia merespons laporan dari Kementerian Pertanian yang menemukan 212 merek beras tak layak edar, hasil investigasi bersama Satgas Pangan. Kasus ini telah dilimpahkan ke penegak hukum, namun Sigit mendorong langkah konkret yang lebih cepat dan tegas di lapangan.

“Inspeksi harus jalan terus, dari gudang sampai rak toko. Jangan tunggu viral baru turun tangan. Kalau ada bukti pelanggaran, langsung beri sanksi di tempat,” tegasnya.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Dorong Reformasi Sistem Pendidikan Lewat Ranperda Baru

Ia memperingatkan bahwa persoalan ini bukan hanya soal penipuan konsumen, tetapi juga berdampak pada stabilitas harga, kepercayaan pasar, bahkan kesehatan masyarakat.

Karena itu, ia menyerukan sinergi penuh antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan pelaku usaha yang jujur. Selain itu, ia mengusulkan pembentukan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan cepat ditindaklanjuti.

“Rakyat perlu tahu bahwa negara ada di pihak mereka. Kalau ada kecurigaan, mereka harus tahu ke mana harus melapor dan yakin akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Rahmah M.

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru