Anggaran Melimpah, Dewan Kutim Soroti Pelayanan Kesehatan yang Masih Rendah

- Editor

Rabu, 8 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Arfan, menilai pelayanan kesehatan di Kutim masih sangat rendah. Dari itu ia mengimbau untuk dilakukan peningkatan pelayanan.

Politisi Nasdem itu mengaku sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Direktur RSUD Kudungga Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Dia menyarankan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sudah mengkomunikasikan kepada direktur agar pelayanan diperbaiki. Sebab, ini berkaitan langsung dengan pelayanan RSUD kepada masyarakat Kutai Timur,” kata Arfan, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, masyarakat memang butuh untuk diobati, namun yang lebih penting dari itu adalah memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada pasien.

Baca Juga :  DPRD Kutim Matangkan KUA-PPAS 2024, Fokus Pada Pembangunan Berkelanjutan

“Walaupun tidak diobati, tapi pelayanannya prima, perawat dan dokternya senyum itu sudah bisa membangkitkan semangat pasien. Tapi kalau mereka cemberut, tentu pasiennya merasa tidak baik,” ungkap Arfan.

Pria murah senyum itu juga menyinggung mengenai BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Dia menjelaskan, Pemerintah telah menggelontorkan uang yang tak sedikit untuk BPJS Kesehatan.

“Tinggal pelayanannya saja yang diperbaiki. Termasuk disini Dinas Kesehatan harus juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kutai Timur,” katanya.

Selain itu, salah satu pelayanan masyarakat yang harus dimaksimalkan adalah keberadaan posyandu. Apalagi hal ini berkaitan erat dengan stunting.

Baca Juga :  Bernilai Positif, DPRD Kutim Apresiasi Pekan Raya Pemuda Vol 2 Garapan Dispora

“Saya pikir, posyandu harus lebih dimaksimalkan. Sebab, posyandu merupakan garda terdepan pemberian asupan gizi kepada ibu hamil dan balita,” ujarnya.

“Apalagi, Pemerintah Pusat sangat menaruh perhatian terhadap isu stunting ini. Untuk itu, kami harapkan posyandu ini harus lebih dimaksimalkan pelayanannya,” sambungnya.

Menurut Arfan, dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bidang kesehatan, maka tidak ada alasan masyarakat tidak hidup sehat.

“Dengan anggaran yang besar ini, tinggal kita bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena sejatinya, kita adalah pelayan masyarakat. Utuk itu, mari kita berikan pelayanan terbaik kepada mereka,” tandasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru