DPRD Bontang Prihatin Anggaran Bantuan Sosial Hanya Rp 1,6 Miliar

- Editor

Minggu, 3 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

i

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi anggaran bantuan sosial yang hanya mencapai Rp 1,6 miliar.

Dalam Rapat Paripurna DPRD, ia menyatakan bahwa jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang mencapai Rp 2,53 triliun.

“Anggaran ini sangat kecil, terutama mengingat bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat miskin,” katanya.

Menurut BW (sapaan akrabnya), jumlah masyarakat miskin di Kota Bontang mencapai 4,11 persen, atau sekitar 7.710 jiwa. Dengan jumlah RT sebanyak 499, setiap RT rata-rata memiliki 14 orang miskin.

Jika anggaran tersebut dibagikan secara merata, setiap individu hanya akan menerima Rp 216.601 per tahun. “Saya sangat prihatin melihat angka ini. Bukankah jumlah tersebut terlalu sedikit?” ujarnya.

BW mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran ini, agar dapat lebih berimpact bagi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program yang lebih efektif. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih responsif untuk menangani masalah ini.

Baca Juga :  Sah Jadi Legislator, Muhammad Sahib Komitmen Tingkatkan Kualitas Nelayan dan Atasi Banjir

Menanggapi pernyataan Bakhtiar, Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Asistensi dan Banggar DPRD Bontang.

“Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti di sini. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam secara internal,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu
DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:12 WITA

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terbaru