DIKSIKU.com, Samarinda – Insiden kebakaran yang terjadi di Hotel Atlet Samarinda kembali membuka perbincangan lama yang belum juga tuntas, yakni lemahnya pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Api yang melahap ruang shaft kabel hotel di kawasan Gelora Kadrie Oening pada Rabu (18/6/2025) malam, menjadi cermin buruk dari minimnya perhatian terhadap pemeliharaan gedung publik.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai musibah teknis semata. Ia menilai kebakaran itu menunjukkan absennya sistem perawatan berkala terhadap bangunan milik negara yang dibangun dengan dana masyarakat.
“Gedung ini milik publik. Kalau perawatannya diabaikan, sama saja kita membiarkan aset daerah menjadi bom waktu,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).
Menurut Sapto, masalah utama bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi menyangkut pola pikir manajemen aset. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mulai memandang pemeliharaan gedung sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran.
“Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pembangunan baru, padahal aset yang sudah ada juga memerlukan perhatian serius,” tambahnya.
Ia pun mengusulkan agar Pemprov Kaltim segera membentuk sistem audit teknis berkala terhadap seluruh fasilitas milik daerah, terutama yang bersifat strategis dan berisiko tinggi. Pemeriksaan sistem kelistrikan, detektor asap, hingga sarana evakuasi harus menjadi bagian dari standar operasional.
“Kalau hotel ini memang dirancang untuk menunjang kegiatan nasional dan internasional, maka seluruh sistem keselamatannya wajib prima. Kita tidak bisa menunggu sampai insiden terjadi lagi,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Terkait penyebab kebakaran, Sapto mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi. Ia meminta publik menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan keresahan.
Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah menyusun peta risiko untuk setiap aset penting. Dengan demikian, langkah pencegahan bisa dirancang lebih sistematis, termasuk pengalokasian anggaran pemeliharaan secara rutin.
“Jangan jadikan peristiwa ini sebagai siklus tahunan. Kita perlu solusi sistemik agar aset publik tidak hanya berdiri megah, tapi juga aman dan terawat,” tutupnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
