DIKSIKU.com, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada seremonial, banyaknya kegiatan, maupun serapan anggaran.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan di tingkat wilayah harus diukur dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Menurut Munafri, Pemkot Makassar kini mendorong perubahan paradigma dari government menuju governance, kemudian satu langkah lebih jauh menjadi impactful governance.
“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.
Ia meminta camat dan lurah tidak lagi menjadikan terlaksananya sebuah kegiatan atau terserapnya anggaran sebagai indikator utama keberhasilan.
Setiap program, kata dia, harus memiliki outcome dan impact yang jelas serta mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.
“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.
Munafri juga meminta aparatur wilayah mengubah posisi pemerintah dari sekadar pelaksana program menjadi orkestrator yang mampu menggerakkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.
Dalam konsep tersebut, masyarakat juga tidak lagi ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat. Warga harus dilibatkan sejak proses pencarian solusi hingga pelaksanaan program sebagai co-creator.
“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.
Karena itu, Munafri mengingatkan camat dan lurah agar tidak hanya bekerja dari balik meja. Pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan, sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Ia juga menyoroti budaya kerja birokrasi yang masih berjalan secara sektoral. Menurutnya, batas administrasi kecamatan maupun kelurahan tidak boleh menjadi penghalang dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Munafri mencontohkan masalah sampah yang berada di wilayah perbatasan antarkecamatan.
“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” katanya.
Ia meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah untuk mempercepat penanganan masalah.
“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.
Selain kolaborasi, Munafri menekankan pentingnya integritas dan inovasi aparatur. Menurutnya, tugas camat dan lurah tidak berhenti pada absensi, rutinitas administrasi, dan penyelesaian pekerjaan di atas kertas.
“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindir Munafri.
Ia juga menegaskan inovasi pemerintahan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.
Munafri kemudian meminta setiap program dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya. Ia mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat yang tidak cukup hanya diberikan kepada penerima.
Pemerintah harus memastikan bantuan tersebut dikelola, dimanfaatkan, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak terhadap perekonomian keluarga.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini juga semakin tinggi. Warga tidak lagi hanya membutuhkan pelayanan administratif, tetapi menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat.
“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh jajaran wilayah menjaga fokus kerja hingga akhir hari. Kegiatan yang menjadi agenda wilayah diharapkan dapat ditangani sejak pagi sehingga waktu berikutnya dapat digunakan untuk melakukan kontrol dan evaluasi.
“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.
Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian dari arah kepemimpinan Pemkot Makassar dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi hanya menghitung berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu menjawab seberapa besar perubahan yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.
“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” tukas Appi.
Penulis : Dirga
Editor : Idhul Abdullah
