DIKSIKU.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terus mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan lewat pembahasan intensif dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk menelaah rancangan regulasi tersebut, DPRD ingin memastikan bahwa setiap visi dan misi kepala daerah bisa terwujud secara konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selama dua hari berturut-turut, Kamis (10/7/2025) hingga Jumat (11/7/2025), Pansus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan. Diskusi dilakukan dalam tiga sesi dan melibatkan lintas sektor, baik dari legislatif maupun eksekutif.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan berbagai program prioritas dengan target pembangunan jangka panjang. “RPJMD bukan hanya daftar rencana kerja, tetapi arah besar pembangunan Kaltim. Di sini kita memastikan kesiapan OPD agar seluruh visi gubernur dan wakil gubernur benar-benar bisa dijalankan,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu sorotan utama dalam pembahasan kali ini adalah integrasi dua program andalan Pemprov Kaltim, yakni Gratispol (program pendidikan dan kesehatan gratis) dan Jospol (jaminan sosial dan pelayanan optimal). Pansus menekankan perlunya dukungan regulatif dan teknis lintas sektor agar kedua program ini tidak sekadar menjadi slogan, melainkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kita butuh eksekusi yang menyatu dan tidak tumpang tindih. Beberapa OPD sudah bergerak ke arah yang tepat, tapi peluang sinergi antarinstansi harus terus ditingkatkan,” ujar Syarifatul.
Tidak hanya fokus pada sektor sosial, pembahasan juga memperluas cakupan isu hingga penguatan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, dan mitigasi bencana. Anggota Pansus, Baba, misalnya, menekankan perlunya optimalisasi sektor kehutanan sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya di kawasan berizin yang selama ini belum tergarap maksimal.
Sementara itu, Reza Fachlevi mendorong target pengelolaan kawasan hutan agar lebih terukur hingga 2030, sekaligus mendesak kolaborasi OPD dalam penanganan banjir yang masih menjadi momok di sejumlah wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, Berau, dan Kutai Timur.
“RPJMD harus menjadi dokumen yang hidup, bukan sekadar formalitas. Kita sedang menyiapkan peta jalan menuju Generasi Emas Kaltim. Maka isinya harus menjawab tantangan nyata di lapangan,” tegas Reza.
Diskusi ini turut menghadirkan tokoh-tokoh penting dari eksekutif, seperti Asisten II Setprov Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Bappeda Yusliando, serta Ketua Tim Transisi Gubernur Rusmadi Wongso. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor.
RDP kali ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai dinas teknis seperti Dinas PUPR-PERA, Dishub, Dinas Kehutanan, Dinas Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Pariwisata, Peternakan, DPMPTSP, Disperindagkop UKM, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas ESDM.
Dengan semangat kolaboratif, Pansus berharap RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan pondasi kuat bagi pembangunan Kalimantan Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
