DIKSIKU.com, Samarinda – Ketimpangan daya tampung sekolah menengah negeri di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan mulai memunculkan gejolak. Ratusan lulusan SMP dan MTs terpaksa terkatung-katung tanpa kejelasan tempat melanjutkan pendidikan mereka untuk tahun ajaran 2025/2026. Para orang tua pun mulai panik.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, tak menampik keresahan itu. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 600 siswa di dua kecamatan tersebut tidak berhasil mendapatkan bangku di SMA atau SMK negeri, meskipun secara zonasi seharusnya mereka menjadi prioritas penerimaan.
“Jumlah lulusan dari tingkat SMP dan MTs di Sangatta Utara dan Selatan tidak sebanding dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia di SMA dan SMK. Akibatnya, sekitar 600 siswa tidak tertampung,” kata Agus, Kamis (3/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena ini, menurut Agus, bukan sekadar keluhan teknis tahunan. Ia menyebutnya sebagai krisis serius yang mengancam hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Saya mendesak Pemprov Kaltim agar segera merencanakan pembangunan unit sekolah baru (USB) di Sangatta Utara dan Selatan. Minimal tahun ini sudah masuk tahap perencanaan agar bisa direalisasikan fisiknya pada tahun depan,” ujarnya.
Situasi diperparah oleh fakta bahwa lokasi pembangunan sekolah sebenarnya telah tersedia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur disebut telah menyiapkan lahan di Sangatta Selatan. Sayangnya, belum ada tindak lanjut konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Politikus Demokrat itu juga mengingatkan agar perencanaan tidak hanya terpaku pada pembangunan gedung semata, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung lainnya.
“Pembangunan sekolah tidak hanya soal fisik. Jangan sampai bangunan berdiri, tapi guru tidak tersedia. Semua harus dirancang secara menyeluruh,” tegasnya.
Dari total 18 kecamatan di Kutai Timur, Sangatta Utara dan Selatan tercatat sebagai daerah paling kritis dalam hal kekurangan daya tampung sekolah negeri. Sementara itu, 16 kecamatan lainnya dinilai masih dalam batas aman.
“Sementara itu, 16 kecamatan lainnya masih relatif aman dari sisi ketersediaan kursi untuk siswa baru,” tandasnya.
Kini, masyarakat menanti langkah cepat dan terukur dari pemerintah provinsi agar anak-anak mereka tidak menjadi korban dari sistem yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah peserta didik. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
