DIKSIKU.com, Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih menghadapi sejumlah persoalan penting yang belum terselesaikan. Ia menyebut, mulai dari konflik organisasi kepemudaan hingga pengelolaan fasilitas olahraga, semua membutuhkan perhatian serius.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dualisme kepemimpinan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Menurut Darlis, organisasi ini seharusnya menjadi wadah pemersatu pemuda, namun kenyataannya justru semakin terpecah dengan banyak versi kepengurusan.
“Dulu hanya ada dua, sekarang sudah berkembang menjadi lima kubu. Jika dibiarkan, pemuda akan makin terkotak-kotak. Dispora harus hadir sebagai penengah,” ujarnya, Jumat (12/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Darlis juga menyoroti pola pembinaan atlet di Kaltim. Strategi instan dengan merekrut atlet dari luar daerah memang memberi hasil cepat, namun dianggap tidak membangun kekuatan jangka panjang. Ia mendorong agar perhatian lebih besar diberikan pada pembinaan atlet lokal dengan dukungan pelatih berkualitas maupun kesempatan bertanding di tingkat nasional dan internasional.
Meski begitu, ia mengakui terdapat kendala teknis yang dihadapi. Aturan perjalanan dinas yang membatasi mobilitas atlet serta terbatasnya anggaran menjadi hambatan. Kondisi ini diperkirakan makin berat setelah Kementerian Keuangan memberi sinyal pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen untuk Kaltim pada 2026.
Karena itu, Dispora diminta lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif. Menurut Darlis, kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR atau inisiatif pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi tambahan dalam mendukung kegiatan pemuda dan olahraga.
Selain itu, pengelolaan stadion juga menjadi pekerjaan besar. Dari dua kompleks stadion yang ada, pendapatan sewa fasilitas hanya sekitar Rp4 miliar per tahun, sementara biaya perawatan lapangan sudah mencapai Rp6 miliar, belum termasuk biaya pemeliharaan gedung yang menembus ratusan miliar. “Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu berat. Dispora perlu belajar dari daerah lain seperti Sumatera Selatan yang berhasil menerapkan pola pengelolaan mandiri,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M
