DIKSIKU.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian selama periode 2024–2026. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya perlu mengkaji substansi temuan ICW sebelum menentukan langkah lebih lanjut, termasuk memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Ia menambahkan, KPK juga akan mempertimbangkan aspek kewenangan lembaga dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut, Budi menyarankan agar kementerian terkait terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian terhadap hasil pengadaan.
Sebelumnya, ICW mengungkapkan adanya delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan total anggaran mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Temuan yang disampaikan pada 9 November 2026 itu terdiri atas lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025–2026.
Dalam laporan tersebut, ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad sebagai penyedia jasa yang dikontrak dalam sejumlah paket pengadaan.
Layanan yang diberikan meliputi publikasi konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Selain itu, terdapat kegiatan yang menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menyoroti dugaan terbatasnya persaingan dalam proses pengadaan karena paket-paket tersebut mengarah pada satu penyedia jasa. Lembaga tersebut juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan mengingat RA merupakan pejabat publik.
Menanggapi sorotan tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional.
Perusahaan menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan resmi, seperti Inaproc.id maupun ecatalogue.com, yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
RANS juga menyatakan setiap proses pengadaan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Terkait nilai kontrak Rp14,7 miliar, perusahaan menjelaskan angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang berlaku untuk klien RANS. Nilai itu tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Perusahaan juga menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan yang dikaitkan dengan RA sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.
Hingga kini, KPK menyatakan masih perlu mengkaji temuan ICW untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dan apakah penanganannya menjadi bagian dari kewenangan lembaga tersebut.
Penulis : Redaksi
Editor : Idhul Abdullah
Sumber Berita : JPNNcom
