DIKSIKU.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penindakan tegas juga berlaku apabila pelakunya berasal dari internal Polri.
Suyudi bahkan mengaku merasa dikhianati atas terungkapnya kasus tersebut yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi, sebagaimana dilansir ANTARA.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan tindakan serius yang tidak hanya mencederai institusi kepolisian, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurut Suyudi, tindakan tersebut diduga dilakukan oleh segelintir oknum yang ingin mengganggu stabilitas pemerintahan. Karena itu, ia memastikan proses penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Suyudi juga menyatakan tidak akan gentar menghadapi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan mencederai kedaulatan negara.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya,” sambungnya.
Di sisi lain, Suyudi melihat terungkapnya perkara tersebut membawa dampak terhadap solidaritas masyarakat. Ia menilai kasus itu justru mendorong masyarakat yang sebelumnya terbelah dalam perdebatan di media sosial untuk kembali menunjukkan persatuan karena tidak menerima dugaan pengkhianatan terhadap pemimpin negara.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Dalam penanganan perkara ini, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena dilaporkan dalam kondisi sakit.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum terkait akses ilegal, penyadapan tanpa prosedur, dan penghapusan informasi elektronik.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara serta sejumlah tokoh lainnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Idhul Abdullah
Sumber Berita : Kompascom
