1.700 Dapur MBG Disetop, DPR Soroti Dugaan Permainan di Balik SPPG

- Editor

Minggu, 26 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. (int)

i

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional yang menghentikan sementara operasional sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan adanya pengurangan manfaat layanan di sejumlah dapur MBG.

Dalam keterangannya, Irma menilai langkah penindakan tersebut sudah tepat, khususnya terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar, termasuk yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Saya setuju dan mendukung BGN men-suspend SPPG yang mengurangi manfaat, bukan itu saja, saya juga mendukung BGN men-suspend SPPG yang tidak memiliki IPAL dan tidak sesuai standar,” kata Irma saat dihubungi, Sabtu (25/4/2026).

Selain itu, ia juga mendesak BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap koordinator wilayah (korwil) yang diduga terlibat dalam praktik pelanggaran. Menurutnya, keberadaan SPPG yang tidak memenuhi standar tidak lepas dari peran oknum di lapangan.

Baca Juga :  DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena

“Saya minta BGN untuk memberhentikan korwil BGN yang main-main dengan SPPG, melindungi SPPG yang tidak berkualitas tapi mau nyogok mereka,” ucap dia.

Irma menilai praktik semacam itu cukup banyak terjadi dan menjadi salah satu penyebab SPPG yang tidak memenuhi standar tetap dapat beroperasi.

“Korwil-korwil yang seperti ini banyak dan saya minta BGN tidak hanya beri sanksi tapi pecat jika main-main mata dengan SPPG yang tidak standar, tidak punya IPAL, dan mengurangi manfaat,” tuturnya.

Ia juga menyoroti masih adanya SPPG yang dinilai tidak sesuai ketentuan namun tetap berjalan. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat adanya hubungan tidak sehat antara pengelola SPPG dan pihak pengawas di wilayah.

Baca Juga :  KTP Hilang, Diminta KK hingga Surat Lahir Lagi? Deddy Sitorus: Layanan Dasar Kok Berbelit!

“Pertanyaannya kenapa yang nakal dan tidak sesuai standar bisa operasional? Ya karena main mata dengan korwilnya. Sederhana kan? Maka saya apresiasi BGN yang mulai berbenah dan mensuspend SPPG yang nakal-nakal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, mengungkapkan bahwa penghentian sementara terhadap sekitar 1.700 SPPG merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan MBG.

“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan,” kata Aris Marsudiyanto kepada wartawan di acara APPMBGI National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4).

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idhul Abdullah

Sumber Berita : detikcom

Berita Terkait

Heboh! Istri Digoyang Pria Lain, Keluarga Suami Datang Menggerebek Dini Hari
Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP 2026
Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU
Kejagung Tancap Gas, Tim 9 Dibentuk Usut Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah
DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena
“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 10:44 WITA

Heboh! Istri Digoyang Pria Lain, Keluarga Suami Datang Menggerebek Dini Hari

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:27 WITA

Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP 2026

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:42 WITA

Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU

Kamis, 16 Juli 2026 - 09:15 WITA

Kejagung Tancap Gas, Tim 9 Dibentuk Usut Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

Rabu, 1 Juli 2026 - 23:25 WITA

DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Berita Terbaru