1.700 Dapur MBG Disetop, DPR Soroti Dugaan Permainan di Balik SPPG

- Editor

Minggu, 26 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. (int)

i

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. (int)

DIKSIKU.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional yang menghentikan sementara operasional sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diambil menyusul temuan adanya pengurangan manfaat layanan di sejumlah dapur MBG.

Dalam keterangannya, Irma menilai langkah penindakan tersebut sudah tepat, khususnya terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar, termasuk yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Saya setuju dan mendukung BGN men-suspend SPPG yang mengurangi manfaat, bukan itu saja, saya juga mendukung BGN men-suspend SPPG yang tidak memiliki IPAL dan tidak sesuai standar,” kata Irma saat dihubungi, Sabtu (25/4/2026).

Selain itu, ia juga mendesak BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap koordinator wilayah (korwil) yang diduga terlibat dalam praktik pelanggaran. Menurutnya, keberadaan SPPG yang tidak memenuhi standar tidak lepas dari peran oknum di lapangan.

Baca Juga :  DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena

“Saya minta BGN untuk memberhentikan korwil BGN yang main-main dengan SPPG, melindungi SPPG yang tidak berkualitas tapi mau nyogok mereka,” ucap dia.

Irma menilai praktik semacam itu cukup banyak terjadi dan menjadi salah satu penyebab SPPG yang tidak memenuhi standar tetap dapat beroperasi.

“Korwil-korwil yang seperti ini banyak dan saya minta BGN tidak hanya beri sanksi tapi pecat jika main-main mata dengan SPPG yang tidak standar, tidak punya IPAL, dan mengurangi manfaat,” tuturnya.

Ia juga menyoroti masih adanya SPPG yang dinilai tidak sesuai ketentuan namun tetap berjalan. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat adanya hubungan tidak sehat antara pengelola SPPG dan pihak pengawas di wilayah.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

“Pertanyaannya kenapa yang nakal dan tidak sesuai standar bisa operasional? Ya karena main mata dengan korwilnya. Sederhana kan? Maka saya apresiasi BGN yang mulai berbenah dan mensuspend SPPG yang nakal-nakal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudiyanto, mengungkapkan bahwa penghentian sementara terhadap sekitar 1.700 SPPG merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan MBG.

“Ya kalau tidak salah ada 1.700-an SPPG ya yang sudah di-suspend oleh BGN ya untuk diperbaiki. Ya di sini adalah bentuk bagaimana keseriusan BGN untuk mengelola SPPG dengan berkualitas ya seperti spesifikasi standarisasi yang telah ditetapkan,” kata Aris Marsudiyanto kepada wartawan di acara APPMBGI National Summit, Jakarta Timur, Sabtu (25/4).

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idhul Abdullah

Sumber Berita : detikcom

Berita Terkait

Kapolri Suyudi Merasa Dikhianati Kasus Penyadapan Prabowo, Tegaskan Tak Ada Kompromi bagi Pelaku
ICW Soroti Kontrak RANS Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian, KPK Akan Dalami Dugaan Korupsi
Dugaan Penyadapan Mencuat, SATRIA Bone Serukan “Jaga Prabowo” dan Tegakkan Hukum
Dugaan Penyadapan Kepala Negara Bikin Mahfud Geram: Lebih Biadab dari Sambo-Teddy
Dugaan Penyadapan Nomor Presiden Terbongkar, Mantan Kapolri Ditetapkan Tersangka
Bikin Geger Sekolah, Dua Siswa SMKN 2 Parepare Adu Jotos Gara-Gara Game
Tarif Ceramah Rp75 Juta Ikut Disorot, Pernyataan Habib Alwi Picu Polemik
Jokowi Sebut Polemik Ijazah Dirinya dan Gibran Diduga Ditunggangi Operasi Politik

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 20:33 WITA

Kapolri Suyudi Merasa Dikhianati Kasus Penyadapan Prabowo, Tegaskan Tak Ada Kompromi bagi Pelaku

Rabu, 11 November 2026 - 20:01 WITA

ICW Soroti Kontrak RANS Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian, KPK Akan Dalami Dugaan Korupsi

Jumat, 6 November 2026 - 14:54 WITA

Dugaan Penyadapan Mencuat, SATRIA Bone Serukan “Jaga Prabowo” dan Tegakkan Hukum

Rabu, 4 November 2026 - 23:43 WITA

Dugaan Penyadapan Kepala Negara Bikin Mahfud Geram: Lebih Biadab dari Sambo-Teddy

Selasa, 3 November 2026 - 23:33 WITA

Dugaan Penyadapan Nomor Presiden Terbongkar, Mantan Kapolri Ditetapkan Tersangka

Selasa, 27 Oktober 2026 - 18:55 WITA

Bikin Geger Sekolah, Dua Siswa SMKN 2 Parepare Adu Jotos Gara-Gara Game

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:28 WITA

Tarif Ceramah Rp75 Juta Ikut Disorot, Pernyataan Habib Alwi Picu Polemik

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:09 WITA

Jokowi Sebut Polemik Ijazah Dirinya dan Gibran Diduga Ditunggangi Operasi Politik

Berita Terbaru