Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP 2026

- Editor

Kamis, 30 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. (int)

i

Ilustrasi. (int)

DIKSIKU.com, Tangerang – Bea Cukai memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di berbagai daerah melalui pelaksanaan Operasi Amankan Sumber Asal Penerimaan (ASAP) 2026. Operasi ini dilakukan secara terpadu dengan mengombinasikan pengawasan lapangan, operasi pasar, sosialisasi, hingga penindakan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal.

Di wilayah Banten, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melaksanakan pengawasan terhadap jalur distribusi barang melalui sejumlah perusahaan jasa titipan (PJT) di kawasan Tangerang Raya selama 13-28 Juli 2026. Pemeriksaan difokuskan pada paket kiriman yang diduga mengandung barang kena cukai ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai atau yang tidak sesuai ketentuan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk mempersempit jalur distribusi rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan di bidang cukai. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri hasil tembakau yang telah memenuhi kewajiban cukainya.

Baca Juga :  Polemik Memanas, Edy Saputra Syam Meradang Namanya Dicatut di Bone Fun Run 2026

Sementara itu, Bea Cukai Parepare turut menggelar Operasi ASAP di wilayah kerjanya bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng pada Senin (27/7). Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri produk ilegal serta pentingnya menggunakan rokok yang telah memenuhi ketentuan cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan Operasi ASAP menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih adil.

Baca Juga :  Penutupan Pelabuhan Bajoe Picu Gejolak, Aktivitas Ekonomi Masyarakat Terancam Lumpuh

“Pengawasan yang kami lakukan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat dan sinergi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Ia berharap pelaksanaan Operasi ASAP 2026 mampu menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan sehingga penerimaan negara tetap terjaga dan persaingan usaha berlangsung lebih sehat.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran barang kena cukai ilegal di lingkungan sekitarnya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan yang dilakukan Bea Cukai.

Penulis : Redaksi

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU
Kejagung Tancap Gas, Tim 9 Dibentuk Usut Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah
DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena
“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD
Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi
Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 17:27 WITA

Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal Lewat Operasi ASAP 2026

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:42 WITA

Kejagung Tahan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus ASABRI dan Dugaan TPPU

Kamis, 16 Juli 2026 - 09:15 WITA

Kejagung Tancap Gas, Tim 9 Dibentuk Usut Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah

Rabu, 1 Juli 2026 - 23:25 WITA

DPRD Bone Minta PT Jemla Ferry Pertimbangkan Dampak Sebelum Alihkan KMP Masagena

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:29 WITA

Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi

Berita Terbaru