DIKSIKU.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendukung keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Netty, penutupan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak dan penerima manfaat lainnya memenuhi standar keamanan pangan.
“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Ia meminta pemerintah tidak sekadar mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat MBG, tetapi juga memastikan seluruh makanan yang didistribusikan aman dan layak dikonsumsi.
Netty menilai setiap SPPG wajib memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), menjaga sanitasi dapur, serta menerapkan sistem pengawasan keamanan pangan secara konsisten.
Selain pembenahan, ia mendorong BGN melakukan evaluasi SPPG secara rutin dan terbuka. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan menyeluruh mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi makanan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
“Program MBG harus sukses bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pembenahan tata kelola yang dilakukan BGN menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan MBG agar lebih profesional, akuntabel, higienis, dan berkelanjutan.
Netty juga mengingatkan agar penegakan standar tidak sampai menghambat akses masyarakat terhadap program tersebut.
“Tujuan akhirnya tetap sama: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan aman. Standar harus ditegakkan, tetapi akses penerima manfaat juga harus dijaga,” katanya.
BGN Tutup 1.300 SPPG
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan pihaknya telah menutup sekitar 1.300 SPPG dalam tiga minggu sejak dirinya menjabat.
Menurut Sudaryono, jumlah tersebut terdiri atas sekitar 800 SPPG yang ditutup sebelumnya dan tambahan 500 SPPG lainnya.
“Sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Ia menegaskan BGN akan bertindak tegas terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan. SPPG yang tidak memenuhi standar dan tidak bersedia melakukan perbaikan, kata dia, dapat ditutup secara permanen.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak membahayakan kesehatan penerima manfaat dan tetap berjalan sesuai tujuan program pemerintah.
Penulis : Redaksi
Editor : Idhul Abdullah
Sumber Berita : kompas.com
