DIKSIKU.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 20 April 2026.
Dalam forum tersebut, Deddy membuka pembicaraan dengan menyinggung komunikasi pribadinya yang tak mendapat respons dari Bima. Ia mempertanyakan kemungkinan nomor kontaknya tidak lagi tersimpan.
“Pak Wamen udah ganti hp yah, soalnya saya WA ngak masuk-masuk. Hilang namanya dari kontak saya. Mungkin nggak sengaja keblok gitu,” kata Bima.
Deddy kemudian menekankan pentingnya refleksi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya terkait tata kelola data di Indonesia.
“Ini kan banyak yang harus kita diskusikan. Kita harus merenung sedikitlah. Kapan sih kita belajar,” ujarnya.
Ia menilai pengelolaan data di Indonesia selama ini tidak efisien dan cenderung menghabiskan anggaran besar tanpa hasil optimal.
“Kita kalau urusan menghambur-hamburkan uang tuh juara satu Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single apa namanya. Data,” kata Deddy.
Menurutnya, sistem data nasional seharusnya bisa terintegrasi melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas tunggal.
“Id card ini. KTP ini, bisa dipakai untuk semua ini,” imbuhnya.
Deddy juga menyoroti praktik sejumlah lembaga yang membangun sistem data masing-masing dengan biaya besar, namun tidak menyelesaikan persoalan mendasar.
“Pertamina keluar uang, bikin data sendiri untuk subsidi. Nggak nyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana,” paparnya.
Ia melanjutkan, lembaga lain juga melakukan hal serupa.
“KPU keluarkan uang, untuk data Pemilu. Triliun-triliun nih semua urusannya ini. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi. Semuanya bikin hanya untuk urusan data,” ucapnya.
Menurut Deddy, kondisi tersebut mencerminkan pemborosan anggaran negara.
“Luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan integrasi data bukanlah hal baru, namun hingga kini belum terselesaikan. Bahkan, ia membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih maju.
“Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang, kita lebih bodah dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar,” ucapnya.
Deddy juga menekankan bahwa solusi dari persoalan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah.
“This is nothing personal pak yah. Tapi ini persoalan kita, dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal poitical will. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tiap tahun. Tiap tahun,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengkritik prosedur administrasi yang dinilai masih berbelit meski teknologi KTP sudah canggih.
“Juga tadi rumitnya, kita punya KTP udah pakai chip apa-apa, harus pakai fotocopy lagi. Ditanya lagi KK, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami surat baptis, mampus kita,” terangnya.
Deddy menegaskan bahwa persoalan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang seharusnya mudah diakses masyarakat.
“Lalu buat apa kita udah ada ujungnya, ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara, the very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh?” pungkasnya.
Penulis : Redaksi Diksiku
Editor : Frida Rijal
Sumber Berita : Fajar Sulsel
