DIKSIKU.com, Makassar – Badan Semi Otonom Bakastra BPD HIPMI Sulawesi Selatan belum lama ini menggelar forum bertajuk Economic Outlook in War 2026 di Makassar, Kamis (30/4), sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak pada perekonomian.
Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang itu mengusung tema “Mitigasi Risiko, Optimalisasi Peluang” dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur militer, akademisi, legislatif, hingga pelaku usaha.
Dalam forum tersebut, Marsma TNI (Purn) Dr. Ir. H. Andi Sutomo menekankan bahwa dinamika konflik global saat ini telah berkembang menjadi perang multidimensi yang tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga aspek ekonomi, siber, dan ketahanan pangan.
Ia menyebutkan bahwa konsep pertahanan modern menuntut keterlibatan seluruh elemen, termasuk dunia usaha, dalam menjaga stabilitas nasional.
“Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemandirian ekonomi. Dunia usaha harus mampu menjaga rantai pasok, stabilitas produksi, dan ketahanan energi sebagai bagian dari strategi pertahanan negara,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pelaku usaha untuk memperkuat ketahanan bisnis melalui diversifikasi sumber bahan baku dan penguatan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap gangguan global.
Dari perspektif akademik, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. H. Marsuki, menjelaskan bahwa konflik geopolitik telah memicu tekanan berlapis pada ekonomi global, seperti fluktuasi harga energi, gangguan distribusi logistik, hingga lonjakan inflasi.
Menurutnya, dampak tersebut juga dirasakan di tingkat daerah, terutama oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Secara makro, kita melihat tekanan pada nilai tukar dan kenaikan biaya impor. Namun secara mikro, pelaku usaha kecil menghadapi kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis data, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kapasitas produksi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Dr. Drs. H. Ashabul Kahfi, menyoroti dampak ketidakpastian global terhadap sektor ketenagakerjaan, termasuk potensi peningkatan pengangguran dan kerentanan pekerja migran.
“Negara harus hadir memastikan perlindungan tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan kualitas pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan perluasan lapangan kerja berbasis sektor produktif,” tegasnya.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel periode 2020–2023, Andi Rahmat Manggabarani, menekankan pentingnya strategi adaptif dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.
“Kunci bertahan di tengah ketidakpastian adalah efisiensi operasional, digitalisasi, serta kemampuan membaca perubahan pasar dengan cepat. Krisis selalu menghadirkan peluang bagi mereka yang adaptif,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pengusaha muda untuk mengembangkan sektor potensial seperti pangan lokal, energi terbarukan, dan industri berbasis teknologi.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024–2027, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyatakan bahwa forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi di daerah.
“Kegiatan ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi wadah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berpihak pada dunia usaha,” ujarnya.
Melalui forum ini, Bakastra HIPMI Sulsel berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Penulis : Redaksi Diksiku
Editor : Idhul Abdullah
