Fraksi Annur Nilai Pengelolaan APBD Belum Maksimal, Minta Pemkot Bontang Evaluasi OPD

- Editor

Selasa, 9 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muhammad Irfan (kiri) menyerahkan pada akhir Fraksi Anuur terhadap Raperda Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (ist)

i

Muhammad Irfan (kiri) menyerahkan pada akhir Fraksi Anuur terhadap Raperda Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Fraksi PAN dan Hanura (Annur) DPRD Bontang menyoroti belum optimalnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kesejahteraan masyarakat, meski nilai APBD mengalami peningkatan.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan, dalam rapat pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Walaupun banyak program dan anggaran pembangunan yang telah direncanakan, namun masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki,” kata Irfan menyampaikan pandangan akhir Fraksi Annur.

Selain itu, lanjut Irfan menambahkan, kebijakan keuangan dan program pembangunan yang ada saat ini, dinilai hanya menghasilkan output tanpa outcome yang nyata.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta Pemkot Pastikan Air Bekas Tambang Layak Konsumsi

“Kami menghargai kinerja pemerintah dan mendukung program yang ada, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” tambahnya.

Disamping itu, Fraksi Annur juga menyoroti kurangnya kesinambungan dan kontinuitas program-program pemerintah, yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Bontang.

Sebab itu, Fraksi Annur mendesak Pemkot Bontang untuk segera melaksanakan semua rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti dan mengevaluasi beberapa perangkat daerah yang menyebabkan program dan kegiatan tidak terlaksana dengan baik.

Baca Juga :  Nursalam Atensi Jalan Masuk RSUD Bontang, Nilai Pemkot Terkesan Acuh

Irfan juga menekankan pentingnya penyusunan program dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal tersebut menurut Irfan dianggap krusial untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai visi dan misi pembangunan daerah.

“Termasuk memprioritaskan perencanaan program di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bontang,”ujarnya. (Adv)

Loading

Penulis : Endar

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru