DIKSIKU.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan penerbitan akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK) bagi bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara simbolis menyerahkan dokumen kependudukan kepada keluarga bayi saat mengunjungi tiga bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa, Senin (9/11/2026).
Program kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas kesehatan tersebut memungkinkan orang tua memperoleh dokumen kependudukan anak tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Munafri mengatakan, pencatatan identitas penduduk sejak hari pertama kelahiran sangat penting untuk memastikan seluruh anak memiliki hak administrasi kependudukan sekaligus mendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegasnya.
Menurut Munafri, data kependudukan yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan fasilitas publik, mulai dari sekolah, pusat pelayanan kesehatan, tenaga medis hingga tenaga pendidik.
Ia mencontohkan pertumbuhan kawasan permukiman di Kecamatan Tamalate dan Barombong yang perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah harus mampu mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk melalui penyediaan puskesmas, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
Karena itu, ia menegaskan pelayanan publik harus lebih proaktif dengan mendatangi masyarakat, bukan sekadar menunggu warga datang ke kantor pemerintahan.
“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M Hatim, menyebut penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK bagi bayi yang lahir pada momentum HUT Kota Makassar merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
Hingga Senin siang, tercatat sekitar 30 bayi lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan telah difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya.
Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Namun, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan, termasuk persyaratan domisili orang tua sebagai warga Kota Makassar.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa kerja sama pelayanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang melayani persalinan.
Pemkot Makassar berharap cakupan kerja sama tersebut terus diperluas, termasuk melibatkan rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Saat ini, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dengan Dukcapil. Ke depan, seluruh fasilitas kesehatan diharapkan dapat terlibat agar pengurusan dokumen kependudukan bayi semakin mudah dan cepat.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.
Melalui integrasi layanan Dukcapil dan fasilitas kesehatan, Pemkot Makassar menargetkan tidak ada anak yang kehilangan hak atas identitas kependudukan sejak dilahirkan.
Penulis : Dirga
Editor : Idhul Abdullah
