DIKSIKU.com, Sinjai – Pemerintah Kabupaten Sinjai akan melakukan inspeksi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas pelayanan.
Pengawasan tersebut akan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada 14 indikator penilaian kelayakan operasional SPPG.
Rencana inspeksi ini dibahas dalam rapat koordinasi Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai sekaligus Ketua Satgas MBG, Andi Jefrianto Asapa, di Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah aspek yang menjadi dasar pemeriksaan, mulai dari kelengkapan dokumen legalitas, ketersediaan tenaga kerja, tenaga chef, sumber air minum dan air untuk memasak, hingga fasilitas penyimpanan bahan makanan berupa chiller dan freezer.
Selain itu, tim juga akan memeriksa ketersediaan kompor, sanitasi dasar, alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luas bangunan SPPG, gudang penyimpanan kering dan basah, video alur produksi, serta fasilitas CCTV untuk pengawasan aktivitas dapur.
Hasil penilaian dari seluruh indikator tersebut akan menjadi dasar pemberian rekomendasi terhadap keberlanjutan operasional masing-masing SPPG. Terdapat tiga kategori hasil penilaian, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, dan tidak layak dilanjutkan.
Andi Jefrianto mengatakan, Satgas MBG segera menyusun jadwal inspeksi sekaligus membagi tugas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengawasan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pengawasan penyelenggaraan SPPG.
“Sebagaimana instruksi Mendagri, kita akan lakukan inspeksi terhadap SPPG yang ada di Kabupaten Sinjai,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan program MBG tidak boleh hanya berorientasi pada proses memasak dan distribusi makanan. Setiap SPPG harus menjamin makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, higienis, aman, dan layak dikonsumsi penerima manfaat.
Menurutnya, program nasional yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas makanan serta standar pelayanan di lapangan.
Selain aspek kesehatan dan keamanan pangan, Pemkab Sinjai juga mendorong agar operasional SPPG memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satunya melalui kerja sama dengan petani lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan.
“Tadi juga kami mendorong, SPPG melakukan kerja sama dengan petani-petani kita. Tujuannya tentu agar perputaran ekonomi masyarakat meningkat, dan inflasi tidak terjadi di Sinjai,” tambahnya.
Andi Jefrianto juga meminta seluruh OPD menjalankan fungsi pengawasan sesuai bidang masing-masing. Dinas Kesehatan diarahkan memantau kualitas dan kandungan gizi makanan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan limbah dapur.
Melalui pengawasan terpadu tersebut, Pemkab Sinjai berharap pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi target distribusi makanan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar, Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Sekretaris Tim Satgas MBG Irwan Suaib, Kepala Kantor Kementerian Agama Sinjai, sejumlah kepala OPD, koordinator wilayah SPPG, kepala SPPG, mitra SPPG, camat, serta pihak terkait lainnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Idhul Abdullah
