DPRD Bontang Gelar Rapat Lanjutan Bahas KIB, Agus Haris Kecewa DLH Kaltim Kembali Absen

- Editor

Senin, 15 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat lanjutan terkait Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari. (ist)

i

Suasana rapat lanjutan terkait Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris memimpin rapat lanjutan membahas Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang  Lestari, Senin (15/7/2024).

Namun, politisi Partai Gerindra ini menyayangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur kembali absen dalam rapat ini.

Padahal kehadiran DLH Kaltim sangat diharapkan dalam rapat ini, terlebih agenda rapat memperdalam berbagai isu krusial yang berkaitan dengan pengembangan kawasan industri tersebut.

“Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan klarifikasi isu-isu dan aspek lingkungan dalam pengembangan kawasan industri ini,” kata AH, Senin (15/07/2024).

Lebih lanjut diungkapkan AH ada beberapa poin yang dibahas dari rapat lanjutan ini, salah satunya membahas penyiapan dasar-dasar perlindungan atau kajian kelayakan (feasibility study) kawasan industri Bontang Lestari.

Baca Juga :  Arang Jau Komitmen Terus Berjuang Untuk Masyarakat Kutim Hingga Akhir Masa Jabatan

“Kajian ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan industri tersebut sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar,” timpalnya.

Selain itu, poin kedua yakni terkait seperti apa bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan PT Kawasan Industri Bontang (PT KIB).

AH menekankan bahwa kerjasama ini harus transparan dan jelas, agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka.

“Kerjasama ini harus jelas, baik dari segi peran Pemkot maupun PT KIB, serta bagaimana mekanisme perjanjian itu dijalankan,” tambahnya.

Baca Juga :  Nursalam Atensi Jalan Masuk RSUD Bontang, Nilai Pemkot Terkesan Acuh

Poin ketiga yakni seperti apa mekanisme perjanjian antara Pemkot Bontang dan PT KIB. Menurut Politikus Partai Gerindra ini, perlu ada pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang kuat untuk menghindari potensi konflik di masa depan.

Dengan adanya kerangka perjanjian yang jelas dan rinci, diharapkan proses pembebasan lahan dan pengembangan kawasan industri dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

“Kami harus memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka. Kalau pembebasan lahan dan kajian AMDAL-nya belum jelas, hentikan dulu aktivitas itu,” tandasnya. (adv)

Loading

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru