Wakil Ketua DPRD Bontang Desak Pemkot Maksimalkan Anggaran Penanganan Banjir

- Editor

Senin, 29 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. (int)

i

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris, mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam penanganan banjir, menjadikannya sebagai prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, alokasi anggaran yang memadai akan memungkinkan implementasi program-program yang direncanakan secara efektif, untuk mengurangi risiko banjir yang sering melanda Bontang.

Agus Haris mengungkapkan bahwa banjir merupakan salah satu masalah utama di Bontang yang memerlukan perhatian serius. Ia menilai penanganan banjir harus melibatkan strategi yang menyeluruh, termasuk perbaikan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan pembebasan lahan untuk pembangunan Polder.

Baca Juga :  Atasi Banjir, Agus Haris Desak Pemkot Bontang Segera Aktifkan Waduk Kanaan

“Masalah utama di Bontang adalah banjir dan kebakaran. Saya mendesak Pemkot untuk memaksimalkan anggaran penanggulangan banjir, sambil menunggu finalisasi dan harmonisasi anggaran 10 persen APBD untuk banjir di Kemenkumham,” kata Agus Haris, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, Agus Haris mengungkapkan bahwa dampak banjir sering kali mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang signifikan, dan penanganan yang cepat serta tepat sasaran sangat diperlukan untuk meminimalisir kerugian tersebut. Ia juga meminta agar pemerintah daerah dan masyarakat berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini.

Agus Haris mengusulkan agar Pemkot Bontang melibatkan masyarakat dalam gotong royong untuk membersihkan saluran air dan sungai, guna mencegah penyumbatan yang bisa memicu banjir.

Baca Juga :  Cegah Bahaya, BPBD Bontang Pangkas Pohon Rawan Tumbang di Gunung Telihan

Ia juga menyarankan agar Pemkot melakukan evaluasi rutin terhadap program penanganan banjir yang sudah berjalan, dengan kajian mendalam untuk menemukan kelemahan dan solusi yang lebih efektif.

“Pemkot Bontang perlu transparan dalam penggunaan anggaran penanganan banjir dengan laporan yang jelas dan akuntabel, agar masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah,” tambahnya.

Dengan pengawasan yang ketat dan langkah-langkah konkret dari legislatif dan eksekutif, Agus Haris yakin penanganan banjir di Bontang akan lebih optimal. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru