Pendidikan di Pesisir Bontang Tertinggal, Legislator Heri Keswanto Desak Pemkot Bertindak Nyata

- Editor

Senin, 19 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pulau Gusung Kawasan Pesisir Kota Bontang (Foto : Aldi)

i

Pulau Gusung Kawasan Pesisir Kota Bontang (Foto : Aldi)

DIKSIKU.com, Bontang – Di balik geliat pembangunan Kota Bontang, masih ada realitas sunyi yang luput dari sorotan, yakni anak-anak di pesisir yang hanya bisa bermimpi mengenyam pendidikan lebih dari bangku SD. Masalah ini menjadi perhatian serius Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto.

Dalam forum resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Bontang 2025–2029 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Senin (19/5/2025), Heri dengan tegas menyuarakan ketimpangan tersebut.

“Jangan biarkan pendidikan berhenti di SD hanya karena mereka tinggal di pesisir,” ujarnya lirih namun penuh tekanan.

Heri menyoroti kondisi desa-desa seperti Tihi-Tihi dan Selangan, yang menurutnya belum merasakan pemerataan akses pendidikan. Tingginya angka putus sekolah di sana bukan hanya statistik, itu adalah potret nyata keterbatasan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Usulkan Kapal IGD, Jawaban Atas Krisis Medis Warga Pesisir

Menjawab kondisi itu, Heri mendorong Pemkot Bontang untuk menghadirkan sekolah terbuka atau program setara SMP dan SMA yang lebih fleksibel. Bukan tanpa alasan, ia menyebut faktor geografis sebagai penghalang utama.

“Membawa anak ke sekolah di daratan sulit. Begitu pun menempatkan guru di lokasi terpencil dengan jumlah murid sedikit. Hitungannya tidak seimbang,” jelasnya.

Namun bagi Heri, masalah ini lebih dari sekadar soal logistik. Ia menyoroti dampak sosial yang selama ini seperti dibiarkan, misalnya pernikahan dini bagi remaja perempuan dan terbatasnya peluang masa depan bagi remaja laki-laki yang cenderung langsung turun ke laut.

Baca Juga :  DPRD Bontang Desak Pemerintah Siapkan Transportasi Khusus untuk Siswa Pesisir

“Anak perempuan lulus SD langsung dinikahkan. Anak laki-laki jadi nelayan. Di mana pilihan hidup mereka?” kata politisi Gerindra itu dengan nada prihatin.

Menurutnya, Bontang sebagai daerah pesisir tak bisa menerapkan kebijakan pembangunan yang seragam. Harus ada keberpihakan terhadap kondisi unik di wilayah terpencil. Karena di sanalah, kata Heri, negara justru harus paling nyata hadir.

“Anak-anak pesisir juga punya hak untuk bermimpi lebih tinggi. Pemerintah harus pastikan itu bukan sekadar wacana,” tutupnya.(adv)

Loading

Penulis : Aldi

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang
Pendidikan di Pesisir Bontang Tertinggal, Legislator Heri Keswanto Desak Pemkot Bertindak Nyata

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru