DIKSIKU.com, Bontang – Kekacauan data di lingkungan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyoroti tumpang tindih informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang justru membuat perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran.
Ia menggambarkan kondisi ini seperti orang buta yang saling menunjuk arah, masing-masing OPD berjalan dengan versinya sendiri.
“Bayangkan satu masalah tapi ada dua versi data dari dua OPD berbeda. Ini bukan hanya membingungkan, tapi juga membahayakan dalam penyusunan anggaran,” ujar Winardi, Senin (26/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan kasus konkret, data usaha sektor makanan dan minuman yang dimiliki DKUMPP tidak sinkron dengan milik Bapperida. Perbedaan angka yang cukup jauh ini menimbulkan pertanyaan besar soal keandalan informasi yang dijadikan dasar kebijakan.
“Kalau angkanya beda-beda, lalu mana yang mau kita percaya? Kita bisa salah buat program kalau datanya saja tidak solid,” ungkapnya.
Masalah serupa, katanya, juga terjadi pada isu stunting, UMKM, dan pendataan aset. Ketidakharmonisan data internal membuat pemerintah berjalan dengan pijakan yang goyah.
Untuk mengatasi ini, Winardi mendorong Pemkot Bontang membangun sistem informasi terpadu antarlembaga yang bisa diakses dan diperbarui secara berkala oleh masing-masing OPD.
“Jangan terus-terusan bergantung pada lembaga luar. Pemerintah harus punya database sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga tak keberatan jika pembangunan sistem ini memerlukan alokasi anggaran khusus. Menurutnya, pengeluaran yang besar bisa diterima, asalkan berdampak pada perencanaan yang lebih akurat dan program yang lebih tepat guna.
“Kalau memang demi perencanaan jangka panjang, ya harus serius. Jangan setengah hati, karena efeknya bisa jangka panjang juga,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Mra
Editor : Idhul Abdullah
