DPRD Bontang Tekankan Koperasi Merah Putih Dikelola Profesional, Bukan Sekadar Formalitas

- Editor

Sabtu, 24 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming. (ist)

i

Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Maming, menegaskan pentingnya pelatihan dan pengawasan ketat terhadap pengurus Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di 15 kelurahan. Menurutnya, pembentukan koperasi saja tidak cukup tanpa kesiapan sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

“Langkah awal pembentukan koperasi ini sudah baik, tapi jangan sampai hanya jadi formalitas. Pengurus harus dibekali pengetahuan dan keterampilan agar bisa mengelola dana publik secara bertanggung jawab,” tegas Maming, Jumat (30/5/2025).

Maming mendorong agar pemerintah kota segera menyusun program pelatihan yang menyasar para pengurus koperasi, termasuk pendampingan teknis dan akuntabilitas keuangan. Ia juga meminta agar pengawasan dari kelurahan dan kecamatan diperkuat untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Bontang Ajak Warga Maknai Idul Adha Sebagai Momentum Ketulusan dan Kebersamaan

“Ini bukan dana kecil. Harus ada kontrol ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Koperasi ini harus benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Koperasi Merah Putih merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan target pendirian 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Di Bontang, seluruh proses musyawarah dan pembentukan struktur koperasi telah rampung per Sabtu (24/5/2025).

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan bahwa koperasi ini akan mendapatkan dukungan permodalan dari APBN. Namun, dana tersebut bersifat bergulir, bukan hibah, sehingga setiap koperasi wajib mengelolanya dengan tanggung jawab.

Baca Juga :  DPRD Bontang Soroti Krisis Gas Subsidi di Wilayah Pesisir, Warga Terpaksa Beralih ke Kayu Bakar

“Alhamdulillah semua kelurahan sudah menyelesaikan musyawarah dan memilih pengurus koperasi. Tinggal bagaimana kita menjaga agar pengelolaannya benar-benar profesional,” ujar Neni.

Program ini juga disebut selaras dengan Asta Cita Presiden, yakni membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong, solidaritas, dan kemandirian warga.

Namun bagi Maming, kunci sukses program ini tetap berada pada kesiapan orang-orang yang menjalankannya. “Ide besar ini akan sia-sia jika pengurus koperasi tidak disiapkan secara matang sejak awal,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Do

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru