DIKSIKU.com, Samarinda – Jalan penghubung antarwilayah di hulu Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan tajam, menyusul kerusakan berulang yang tak kunjung tertangani secara tuntas.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menilai pemerintah perlu mengganti pola pikir dalam menangani pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem.
“Selama pendekatan pembangunannya masih mengandalkan metode lama, ya kerusakan akan terus berulang. Padahal, kita tahu wilayah rawa dan bantaran sungai seperti ini membutuhkan strategi yang berbeda,” ujar Firnadi, Rabu (11/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Legislator PKS dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu menilai, jalan-jalan vital di daerah tersebut harus mulai menggunakan teknologi yang lebih adaptif, seperti sistem pile slab atau struktur beton bertumpu pada tiang pancang, yang diyakini jauh lebih tangguh menghadapi air pasang dan kontur tanah lunak.
Salah satu titik rawan yang menjadi perhatian serius adalah ruas jalan dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, menuju kawasan hulu dan akses strategis ke Kutai Barat. Jalur ini kerap lumpuh setiap kali air sungai meluap, menyebabkan genangan dan kerusakan yang terus berulang.
“Begitu debit air naik, jalan terendam. Warga terputus aksesnya. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal hak dasar masyarakat,” tegas Firnadi.
Meski mengakui bahwa biaya pembangunan pile slab tidak murah, Firnadi menyebut pendekatan itu justru akan menghemat belanja daerah dalam jangka panjang. Menurutnya, dana pemeliharaan yang terus-menerus digelontorkan seharusnya bisa dialihkan untuk konstruksi yang lebih tahan lama.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi lintas pemerintahan, yakni kabupaten, provinsi, hingga pusat, dalam menuntaskan problem klasik ini. Tanpa koordinasi yang solid, kata Firnadi, daerah hulu Kukar akan terus terperangkap dalam siklus pembangunan tambal-sulam.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti memandang daerah hulu sebagai halaman belakang. Ini pintu gerbang ekonomi rakyat, bukan jalur alternatif. Harus ada kehadiran nyata dari negara,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
