DIKSIKU.com, Samarinda – Lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kembali terjadi di Kalimantan Timur memunculkan pertanyaan besar, yakni mengapa pola penanganan masih saja stagnan, meski penyakit ini rutin muncul setiap tahun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Mei 2025 mencatat 2.210 kasus tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Kota Balikpapan menempati posisi tertinggi dengan 602 kasus, satu di antaranya berujung kematian.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyuarakan kritik terhadap pendekatan pemerintah yang dinilainya belum beranjak dari pola reaktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DBD bukan penyakit baru. Ini datang berulang, dengan pola musim yang bisa diprediksi. Tapi tiap tahun, kita tetap gagap,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).
Menurut Damayanti, alih-alih fokus pada penanganan saat kasus sudah tinggi, pemerintah daerah seharusnya mengembangkan sistem pencegahan berbasis data dan kalender musim.
Penanggulangan DBD, katanya, bukan sekadar fogging saat wabah meledak, melainkan membangun kewaspadaan sejak dini.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kultur kesehatan masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“DBD tidak akan berhenti hanya dengan program pemerintah. Kalau masyarakat tidak dilibatkan sebagai pelaku utama pencegahan, maka kasus akan terus berulang,” tegasnya.
Damayanti menyoroti pentingnya investasi pada pendekatan promotif dan preventif. Ia mendorong penguatan kader kesehatan di tingkat RT, edukasi lintas usia tentang pemberantasan sarang nyamuk, serta integrasi gerakan kebersihan dalam kegiatan rutin kelurahan.
“DBD bisa dikendalikan, tapi butuh sinergi menyeluruh. Tidak cukup hanya andalkan fogging dan tanggap darurat,” katanya.
Ia juga mendorong Dinas Kesehatan Kaltim untuk menyusun peta kerentanan wilayah berbasis historis kasus dan lingkungan, guna memfokuskan intervensi.
Menurutnya, dengan pendekatan sistematis dan keterlibatan masyarakat, peningkatan kasus setiap tahun bisa dipatahkan.
“Masalahnya bukan pada pengetahuan, tapi pada implementasi dan kemauan politik untuk bergerak lebih awal,” tutupnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
