DIKSIKU.com, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemenuhan infrastruktur dasar, terutama akses jalan penghubung antarwilayah, harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung kondisi jalan rusak di jalur poros Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat pada Jumat, 20 Juni 2025.
Menurut Hasanuddin, akses jalan yang layak tidak bisa lagi dianggap sebagai kebutuhan sekunder, apalagi di wilayah yang menjadi penghubung strategis seperti Kukar, Kubar, dan Mahakam Ulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa kerusakan infrastruktur tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kita bicara soal jalur kehidupan. Kalau masyarakat kesulitan lewat karena jalan rusak, bagaimana mereka bisa akses layanan publik dengan baik?” ujarnya.
Peninjauan itu dilakukan bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud. Keduanya meninjau sejumlah titik kritis yang selama ini menjadi sorotan warga. Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif di lapangan menjadi pertanda bahwa persoalan ini tak lagi dianggap sepele.
Gubernur Rudi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan perbaikan ruas jalan nasional Kukar–Kubar hingga ke pemerintah pusat.
Menurutnya, keadilan infrastruktur harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di kawasan perkotaan.
“Kita ingin masyarakat di pedalaman pun punya hak yang sama untuk menikmati jalan yang aman dan nyaman,” katanya.
Lebih dari itu, Gubernur juga menggulirkan rencana pembukaan jalur baru dari Resak (Kubar) ke Petung (Penajam Paser Utara). Jalur tersebut dinilai bisa menjadi alternatif penting dalam memperkuat konektivitas wilayah barat Kalimantan Timur dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam kunjungan tersebut, jajaran teknis dari Dinas PUPR Kaltim juga turut serta. Kepala Bidang Bina Marga, Runandar, menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan di wilayah tersebut telah masuk program pemeliharaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) tahun ini.
Di antaranya Loa Janan–Tenggarong–Senoni–Kota Bangun, lalu Kota Bangun–Muara Leka–Muara Muntai, serta jalan menuju Mahulu melalui Simpang Tiga Damai–Barong Tongkok–Tering dan Simpang Blusuh sampai batas Kalimantan Tengah.
Hasanuddin berharap sinergi lintas lembaga ini tidak berhenti di tataran wacana. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berpijak pada realitas lapangan, bukan hanya pada data statistik atau laporan rutin.
“Kalau kita ingin membangun Kalimantan Timur yang benar-benar berkeadilan, maka pijakannya harus nyata. Infrastruktur adalah fondasinya,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
