DPRD Kaltim Sambut Positif Dicabutnya Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel

- Editor

Kamis, 19 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry. (Foto/Diksiku)

i

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Sektor perhotelan di Kalimantan Timur kini kembali bergeliat setelah pemerintah pusat membuka kembali ruang kegiatan kedinasan di hotel. Keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut larangan tersebut dianggap sebagai angin segar bagi pelaku usaha jasa yang sempat terdampak cukup berat selama beberapa tahun terakhir.

Larangan sebelumnya membuat banyak hotel kehilangan mitra utamanya: instansi pemerintah. Dalam situasi tersebut, hotel-hotel yang biasanya ramai oleh rapat, pelatihan, dan pertemuan resmi mendadak sepi, hingga banyak di antaranya harus memangkas operasional bahkan merumahkan pekerja.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, melihat perubahan kebijakan ini bukan sekadar pelonggaran teknis, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap realitas ekonomi di daerah. Ia menilai, langkah ini dapat membuka kembali jalur pemulihan yang selama ini tersendat.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa industri hotel di daerah sempat kehilangan tumpuan. Kini, dengan dibukanya kembali akses kerja sama dengan instansi, ada harapan baru yang harus dimanfaatkan secara cerdas,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Kamis (19/6/2025).

Namun, Sarkowi juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menjadi ajang pemborosan. Ia meminta agar kegiatan pemerintah di hotel tetap dirancang secara efisien, transparan, dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Kegiatan kedinasan jangan sampai hanya menjadi seremoni berbiaya tinggi. Kita ingin efektivitas dan manfaatnya terasa, baik untuk instansi maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Ia mendorong pelaku usaha perhotelan untuk menyambut kebijakan ini dengan menyesuaikan diri pada kebutuhan baru pemerintah. Menurutnya, fleksibilitas dalam menyusun paket layanan hingga transparansi harga akan menjadi daya tarik utama dalam kerja sama ke depan.

Baca Juga :  RSHD Samarinda Tutup Gara-Gara Gaji Tak Dibayar, DPRD Kaltim Desak Aksi Cepat Pemprov

“Kalau hotel bisa menyusun skema kerja sama yang realistis dan kompetitif, itu akan menghidupkan kembali ekosistem yang saling menguntungkan,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Sarkowi juga mengajak agar pemerintah daerah ikut memfasilitasi kemitraan antara OPD dan pelaku usaha lokal. Dengan pendekatan yang tepat, ia percaya sektor perhotelan dapat kembali menjadi roda penggerak ekonomi daerah.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah pola sinergi yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru