DIKSIKU.com, Samarinda – Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur periode 2025–2029 masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah ketiadaan rancangan besar pembangunan (grand desain) serta belum optimalnya integrasi data antarsektor.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim yang digelar di Hotel Jatra, Balikpapan pada Kamis (19/6/2025). Rapat dipimpin Ketua Pansus RPJMD, Sarifatul Sya’diah, dengan melibatkan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BPKAD, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Menurut Sarifatul, diskusi tersebut menjadi ajang untuk menguji konsistensi arah kebijakan pembangunan dengan kenyataan di lapangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa data valid dan sistematis, seluruh perencanaan hanya akan menjadi wacana di atas kertas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita bicara soal masa depan lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau datanya lemah, risikonya adalah kebijakan yang tidak nyambung dengan kebutuhan warga,” tegasnya.
Pansus juga menyoroti pentingnya menyusun kerangka pembangunan yang terukur sejak awal. Ketiadaan grand desain dinilai akan menyulitkan pengambilan keputusan di tingkat sektoral, apalagi bila menyangkut layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Bayangkan kita merancang bangunan tanpa cetak biru. Hasilnya pasti tambal sulam. Kita ingin RPJMD ini punya arah yang jelas dan terukur,” ujar Sarifatul.
Sebagai bagian dari langkah penyempurnaan, Pansus berencana menggelar serangkaian rapat lanjutan dengan perangkat daerah teknis. Dinas seperti Kesehatan, Pendidikan, PUPR, dan Pertanian akan diminta memaparkan program kerja beserta dukungan data yang relevan.
“Kami ingin tahu sejauh mana kesiapan sektor-sektor vital ini menyusun target dan indikator kinerjanya. Semua itu nantinya akan disatukan oleh Balitbangda sebagai basis RKPD,” katanya.
Sarifatul juga menekankan pentingnya kehadiran wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan (dapil) dalam proses perencanaan ini. Menurutnya, aspirasi daerah harus dilibatkan secara utuh agar RPJMD benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
“Tidak semua wilayah punya masalah yang sama. Karena itu, keterlibatan lintas dapil bukan sekadar formalitas, tapi jadi dasar untuk pembangunan yang adil dan merata,” tutupnya. (Ldy/Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
