DIKSIKU.com, Samarinda – Langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menggagas program pendidikan gratis (GratisPoll) mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif. Bagi Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, antusiasme terhadap program ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh, terutama dalam aspek pembangunan sarana prasarana dan pemerataan tenaga pendidik.
Dalam momentum pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Damayanti menekankan pentingnya strategi pembangunan yang tidak timpang antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
“Jangan hanya bicara soal bangunan sekolah baru. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan seluruh kabupaten dan kota di Kaltim punya akses pendidikan yang merata, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pengajarnya,” ucap politisi asal Balikpapan itu, Jumat (20/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program GratisPoll tidak bisa hanya diukur dari jumlah gedung sekolah yang dibangun, tetapi dari kualitas pelayanan pendidikan yang diterima siswa di berbagai daerah.
Terlebih, sejumlah wilayah penyangga dan pelosok Kaltim masih menghadapi persoalan keterbatasan guru dan fasilitas penunjang.
“Percuma sekolahnya megah kalau gurunya tidak ada. Pemerintah harus mengantisipasi lonjakan kebutuhan tenaga pengajar, apalagi banyak ASN yang memasuki masa pensiun,” tambahnya.
Tak hanya sektor pendidikan, Damayanti juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM di bidang kesehatan. Ia menilai, RPJMD mendatang harus benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam lima tahun ke depan, Pemprov harus merancang langkah konkret untuk memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh Kaltim. Semua wilayah harus dilibatkan, jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.
Bagi Damayanti, program GratisPoll bisa menjadi instrumen perubahan besar bagi kualitas hidup warga Kaltim, namun hanya jika dirancang secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. DPRD pun siap mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi janji politik.
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
