DIKSIKU.com, Jakarta – Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Jakarta kembali menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kaltim. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Rabu (25/6/2025), para legislator menilai perlu adanya langkah strategis untuk memperkuat peran kantor ini, baik dari sisi fungsional maupun representatif sebagai wajah Kaltim di pusat pemerintahan.
Tim DPRD yang dipimpin oleh anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, menyampaikan bahwa keberadaan kantor penghubung bukan hanya simbol administratif, tetapi juga cerminan keseriusan daerah dalam menjaga komunikasi lintas wilayah dan melayani warganya yang berada di perantauan.
Dari hasil pemantauan, Komisi I menyayangkan kondisi bangunan kantor yang dinilai tidak memadai untuk menjalankan fungsi strategis tersebut. Baharuddin menyebutkan bahwa persoalan kebocoran yang terus berulang dan perbaikan parsial yang tak kunjung tuntas justru menggerus kredibilitas kelembagaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gedung ini adalah representasi Kalimantan Timur di mata pemerintah pusat. Kalau atapnya masih bocor dan fasilitas dasarnya belum layak, maka bukan hanya kenyamanan yang terganggu—melainkan juga citra daerah yang ikut tercoreng,” tegas Baharuddin.
Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada aspek infrastruktur, tapi juga terhadap sistem pengelolaan, fasilitas layanan, dan dukungan anggaran. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera dilibatkan untuk merancang perbaikan komprehensif, termasuk kemungkinan rehabilitasi total jika diperlukan.
Selain kondisi fisik, Komisi I juga menyoroti kapasitas pelayanan publik yang tersedia di kantor tersebut. Fasilitas seperti mess, ruang konsultasi, dan area layanan warga Kaltim dinilai belum mampu menampung berbagai kebutuhan yang terus berkembang, terutama saat penyelenggaraan acara resmi maupun kunjungan masyarakat.
“Kantor ini seharusnya jadi pusat koordinasi dan pelayanan yang dinamis, bukan sekadar tempat transit bagi tamu daerah. Spiritnya harus diubah: dari pasif menjadi aktif, dari bertahan menjadi berkembang,” lanjutnya.
Dari pihak Badan Penghubung, Kepala Seksi Promosi dan Informasi, Endang Sri Wahyuni, mengakui adanya sejumlah keterbatasan. Ia menjelaskan bahwa berbagai agenda promosi budaya dan fasilitasi kegiatan pemerintahan tetap dijalankan dengan mengandalkan sinergi lintas lembaga, meskipun ruang dan sarana yang tersedia masih terbatas.
“Kami terus upayakan yang terbaik. Dukungan dari DPRD tentu sangat kami harapkan untuk mempercepat peningkatan layanan di sini,” ujar Endang.
Menutup kunjungan, Komisi I DPRD Kaltim menekankan pentingnya menjadikan kantor penghubung sebagai pusat representasi yang tangguh, profesional, dan ramah masyarakat. Mereka berharap hasil evaluasi ini menjadi pintu masuk perbaikan menyeluruh melalui kerja sama antara eksekutif dan legislatif, demi membawa marwah Kalimantan Timur di tingkat nasional ke level yang lebih layak dan membanggakan. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M
