DIKSIKU.com, Samarinda – Deretan peristiwa longsor yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Peninjauan langsung pun dilakukan pada Selasa (24/6/2025), menyasar dua lokasi terdampak yakni KM 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, serta Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, yang memimpin kunjungan itu menegaskan pentingnya merumuskan penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Ia menilai pendekatan selama ini terlalu reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.
“Setiap kali bencana terjadi, respons cepat memang penting. Tapi yang lebih penting adalah membangun sistem mitigasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang,” ujar Reza.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di lapangan, Komisi III melihat bahwa selain kerusakan infrastruktur, ancaman longsor juga mengganggu keamanan warga. Pemerintah Kabupaten Kukar pun telah mulai menyiapkan relokasi warga terdampak di Desa Batuah, dengan pengukuran lahan dan proses penganggaran yang kini tengah berjalan di bawah koordinasi Dinas Perumahan dan Permukiman.
Reza juga menyoroti potensi keterkaitan aktivitas pertambangan dengan bencana longsor. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian penyebab bencana harus dilakukan secara objektif dan ilmiah.
“Bukan waktunya berspekulasi. Kami mendorong agar Inspektur Tambang segera melakukan kajian teknis menyeluruh. Hasilnya nanti akan jadi dasar untuk penindakan atau rekomendasi kebijakan lebih lanjut,” tegasnya.
Di titik longsor yang merusak ruas jalan nasional, BBPJN telah menangani sementara dengan perbaikan darurat. Namun, untuk penanganan jangka panjang dibutuhkan konstruksi geoteknik yang lebih kompleks, yang saat ini menanti dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Sementara itu, pihak perusahaan seperti PT Indomining turut mengambil langkah awal sembari menanti kajian struktur tanah yang sedang disusun oleh Dinas PUPR Kukar.
DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam perumusan solusi, khususnya terkait wacana pengalihan jalur truk tambang dari jalan umum ke jalur khusus.
“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tapi dijadikan dasar perencanaan. Warga sekitar tahu persis dampaknya. Perubahan jalur tambang harus dikaji secara partisipatif bersama ahli teknis,” ujar Reza.
Usulan pengalihan jalur angkutan tambang pun telah digaungkan warga sebagai solusi jangka panjang. DPRD menilai ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola wilayah dan memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
