Miris! Dua Anak Terancam Tak Sekolah Gara-Gara Biaya, DPRD Bontang Desak Tindakan Cepat Pemerintah

- Editor

Senin, 7 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Dua anak dari wilayah pesisir Bontang terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Bukan karena nilai yang kurang, melainkan karena hambatan klasik yakni ongkos kapal dan kebutuhan seragam yang tak sanggup dipenuhi orang tua mereka.

Kabar ini menggugah perhatian Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf. Ia menyebut, kondisi seperti ini tak boleh terus terjadi di kota yang sedang giat mendorong kemajuan pendidikan.

“Ini bukan pertama kalinya kita dengar anak-anak pesisir kesulitan akses sekolah hanya karena transportasi. Seharusnya sudah ada solusi konkret,” kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).

Menurutnya, penyewaan kapal khusus pelajar bisa menjadi alternatif cepat yang bisa diambil Dinas Pendidikan. Yusuf mengaku telah berdiskusi dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan mendapat kabar bahwa wacana penyediaan transportasi laut memang tengah digodok.

“Saya sudah komunikasi dengan dinas. Ini tugas mereka, dan kami di DPRD tentu siap mengawal penganggarannya,” tegasnya.

Namun Yusuf tak ingin masalah ini berhenti di urusan kapal semata. Ia menyoroti aspek ekonomi keluarga siswa yang sering kali luput dari perhatian.

Baca Juga :  Gedung Pemerintah Rentan Terbakar, DPRD Bontang Tagih Komitmen Pencegahan Dini

Menurutnya, instansi seperti Baznas dan Dinas Sosial juga punya peran besar untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa menempuh pendidikan.

“Kalau cuma karena tak punya uang beli seragam lalu harus berhenti sekolah, itu tragis. Kita semua, pemerintah dan masyarakat, harus hadir,” ujar Yusuf.

Ia juga mendorong struktur paling bawah di pemerintahan, yakni kelurahan dan RT untuk proaktif memantau kondisi warganya.

“Kalau semua tunggu viral baru bertindak, anak-anak sudah keburu kehilangan semangat. RT dan lurah harus jadi yang pertama tahu, bukan terakhir bergerak,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru