DIKSIKU.com, Samarinda – Skema pendanaan besar dalam Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat mulai mendapat sorotan dari legislatif daerah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tak bisa dilepaskan dari kesiapan koperasi secara kelembagaan maupun sumber daya manusianya.
Program yang dikabarkan mengucurkan dana hingga Rp 3 miliar per koperasi ini dinilai Sapto sebagai langkah strategis, namun juga berisiko tinggi jika tidak disertai dengan pengelolaan profesional dan sistem pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai hanya karena ingin cepat menggulirkan dana, koperasinya dibentuk asal-asalan. Ini menyangkut uang rakyat. Kalau tata kelolanya lemah, potensi penyimpangan sangat besar,” kata Sapto saat dikonfirmasi, Kamis (26/6/2025).
Politisi dari Partai Golkar itu menggarisbawahi pentingnya legalitas yang sah, perencanaan bisnis yang matang, dan SDM yang benar-benar memahami pengelolaan koperasi dan usaha. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya formalitas di atas kertas, melainkan harus memiliki pondasi yang kuat untuk mengelola dana miliaran rupiah.
Ia mengingatkan, semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia mencontohkan program dana desa yang meskipun skalanya lebih kecil, tetap rawan masalah jika tidak dikawal dengan baik.
“Kalau dana desa Rp 1 miliar saja bisa bermasalah, apalagi ini tiga kali lipatnya. Tanpa kontrol yang ketat, risikonya jauh lebih besar,” jelasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Sapto, akan menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan penyaluran program ini di daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Ia berharap tidak ada koperasi yang dibentuk sekadar untuk menyerap dana, tanpa kesiapan yang memadai.
“Kami tidak ingin program ini nanti jadi polemik. Tujuannya bagus, tapi kalau eksekusinya sembrono, bisa jadi masalah hukum ke depan. Maka, kelembagaan koperasi harus benar-benar disiapkan,” tegasnya.
Menurut Sapto, pelibatan pihak-pihak terkait baik dinas koperasi, pendamping usaha, maupun pengawas internal, menjadi hal yang krusial agar program Koperasi Merah Putih bisa benar-benar menyentuh masyarakat secara produktif dan berkelanjutan.
“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Pastikan dulu fondasi koperasinya kuat. Baru setelah itu bicara soal target ekonomi,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
