DIKSIKU.com, Samarinda – Hujan deras yang mengguyur Balikpapan pada Kamis (19/6/2025) kembali memunculkan persoalan klasik di kota tersebut, yakni genangan air yang mengganggu aktivitas warga dan melumpuhkan lalu lintas di sejumlah titik. Meski air surut dalam hitungan jam, kondisi ini dinilai sebagai alarm serius atas perlunya pembenahan sistem tata air secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, menegaskan bahwa Kota Balikpapan membutuhkan pendekatan jangka panjang dalam mengelola limpahan air hujan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan dan kesiapan infrastruktur drainase.
“Persoalan ini bukan sekadar soal air yang tergenang satu atau dua jam. Tapi bagaimana sistem drainase, alur air, dan perencanaan tata kota bisa diintegrasikan dengan baik. Jangan sampai setiap musim hujan, kota lumpuh,” ujar H. Baba, Sabtu (28/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Balikpapan, H Baba menyoroti bahwa kebijakan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut, kelemahan dalam sistem penanganan air permukaan selama ini menjadi salah satu titik rawan yang memerlukan intervensi kebijakan.
Ia menambahkan, genangan air yang tampak sepele bisa berdampak besar bila terus dibiarkan. Selain merugikan warga, juga berpotensi merusak jalan, mempercepat degradasi infrastruktur, serta mengganggu aktivitas ekonomi kota.
“Kalau hari-hari kerja terganggu karena genangan, itu artinya ada kerugian waktu, tenaga, bahkan uang. Pemkot dan Pemprov harus duduk bersama untuk merumuskan penanganan jangka menengah dan panjang,” tegasnya.
H. Baba juga menggarisbawahi bahwa pembenahan sistem drainase harus menjadi bagian dari prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim yang saat ini sedang dibahas. Ia memastikan bahwa Balikpapan tetap menjadi fokus dalam agenda pembangunan lima tahun ke depan.
Di sisi lain, ia menyambut baik langkah Gubernur Kaltim yang akan melakukan pengerukan sedimentasi Sungai Mahakam. Menurutnya, normalisasi sungai adalah bagian penting dari sistem pengelolaan air lintas wilayah, yang secara langsung berdampak pada daerah hilir, termasuk Balikpapan.
“Langkah normalisasi ini harus terhubung dengan kebijakan hilir. Kalau Sungai Mahakam bisa menampung aliran air lebih baik, maka sistem drainase kota juga terbantu. Ini sinergi yang harus dibangun antarpemangku kepentingan,” katanya.
DPRD, tambah H. Baba, akan terus mendorong agar pendekatan pembangunan di Kaltim tidak sekadar berbasis proyek, tetapi berpijak pada kebutuhan jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
