DIKSIKU.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur punya mimpi besar lewat program Gratispoll, sebuah skema bantuan yang menjanjikan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar gratis untuk masyarakat. Namun, bagi DPRD Kaltim, mimpi itu tak cukup hanya sekadar slogan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Syadi’ah, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program unggulan tersebut akan terus diperkuat.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima data lengkap soal jumlah penerima manfaat dan akan menindaklanjuti dengan pengawalan pelaksanaan teknis.
“Kami telah mendapatkan penjelasan lengkap mengenai jumlah penerima manfaat dari program Gratispoll ini,” kata Syarifatul, Kamis (10/7/2025).
Gratispoll, lanjutnya, punya peran besar dalam menjawab persoalan krusial seperti keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Sebagai program yang berpihak pada masyarakat rentan, pengelolaannya pun harus rapi dan tidak sekadar populis.
“DPRD tentu sangat mendukung program ini. Apalagi, tadi disampaikan bahwa Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang memberikan bantuan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi,” ujarnya.
Di tengah tingginya angka anak putus sekolah di Kaltim, Gratispoll dipandang sebagai angin segar yang membuka jalan lebih panjang bagi masa depan generasi muda.
“Dengan adanya program seperti ini, anak-anak di Kaltim punya peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, bahkan hingga S3. Ini membuka ruang yang lebih luas bagi masa depan mereka,” jelas Syarifatul.
Dinas-dinas terkait pun telah menyusun langkah lanjutan, termasuk Disdikbud Kaltim yang tengah menyiapkan penambahan unit sekolah baru serta ruang kelas. Bagi Syarifatul, ini adalah sinyal bahwa Gratispoll tak berhenti di atas kertas.
“Rencana pengembangan pendidikan ini sudah tergambar dengan baik, dan akan menjadi bagian dari prioritas dalam lima tahun mendatang,” imbuhnya.
Meski fokus utama saat ini pada sektor sosial, Pansus RPJMD juga akan menggeser perhatian ke aspek ekonomi. Sebab pembangunan tanpa keseimbangan fiskal, hanya akan jadi beban jangka panjang.
“RPJMD ini bukan hanya menyusun daftar belanja atau program kegiatan, tapi juga memproyeksikan pendapatan daerah ke depan. Kita ingin pembangunan berjalan seimbang, berkelanjutan, dan tidak membebani fiskal,” ucapnya.
Dalam waktu dekat, Pansus dijadwalkan berdiskusi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan BPKAD. Tujuannya: memastikan proyeksi pembangunan sejalan dengan kemampuan daerah, sambil menggali potensi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
