DIKSIKU.com, Balikpapan – Upaya menyusun arah pembangunan Kalimantan Timur lima tahun ke depan terus dikebut. DPRD Kaltim melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk menyelaraskan seluruh rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dengan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim.
Dalam RDP yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (11/7/2025), sejumlah perwakilan OPD hadir, mulai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Diskominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), hingga Biro Pemerintahan dan Tim Transisi Gubernur. Ketua Pansus, Syarifatul Syadiah, memimpin sesi pembahasan bersama Wakil Ketua Pansus Sigit Wibowo dan Kepala Bappeda Kaltim Yusliando.
Syarifatul menekankan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar administrasi perencanaan, tetapi menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan arah pembangunan yang berkesinambungan. Ia menilai, sinkronisasi antara rencana strategis (Renstra) OPD dan program prioritas kepala daerah seperti Gratispol dan Jospol menjadi indikator awal bahwa pembangunan berjalan di rel yang tepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari pemaparan OPD, kita bisa lihat upaya penyesuaian terhadap program unggulan sudah berjalan. Tapi ini baru awal. Tantangannya adalah bagaimana menjaga integrasi antarinstansi agar tidak bekerja dalam sekat,” ujarnya.
Menurutnya, dua program unggulan, Gratispol (layanan pendidikan dan kesehatan gratis) serta Jospol (jaminan sosial dan pelayanan inklusif), harus dipastikan tidak berhenti di level perencanaan saja, tapi benar-benar diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Forum juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sebagai langkah konkret menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Pansus menilai, tanpa memperluas sektor hilir, Kaltim akan terus bergantung pada bahan mentah dan tak akan siap menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setiap OPD harus menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari pendekatan kebijakan. Ini bukan hanya soal investasi, tapi juga pemerataan hasil pembangunan,” tegas Syarifatul.
Ia pun menyatakan optimisme bahwa pembahasan Ranperda RPJMD bisa diselesaikan tepat waktu, bahkan ditargetkan ketok palu di rapat paripurna pada 28 Juli mendatang.
“Yang kami dorong adalah konsistensi. RPJMD tidak akan berarti jika hanya bagus di atas kertas. Butuh komitmen seluruh pihak, dari eksekutif hingga legislatif, untuk memastikan arah pembangunan benar-benar dijalankan di lapangan,” tutupnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
